Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN menyebutkan penemuan tujuh mayat di Kali Bekasi, tepatnya belakang Masjid Al Ikhlas Perumahan Pondok Gede Permai RT004/RW008, Jatirasa, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, diduga karena tawuran.
"Dugaan tawuran itu dari keterangan salah satu saksi harus kita konfirmasi lagi, seperti apa nanti," kata Kapolres Metro Bekasi Kota
Kombes Pol Dani Hamdani kepada wartawan di Bekasi, Minggu (22/9).
Dani mengatakan ketujuh mayat itu rata-rata sekitar berusia remaja. Tidak ditemukan ada tanda kekerasan pada tubuh mereka. Saat penemuan, dikatakan mayat terpencar dari ujung hingga tengah kali.
Baca juga : 1.239 Personel TNI Dikerahkan Amankan Penetapan Paslon Pilkada DKI
Hingga kini, dokter dari RS Polri Kramat Jati masih memastikan identitas mayat yang belum diketahui lantaran tidak terdapat tanda pengenal. Kemudian, tim Basarnas juga masih melakukan penyisiran dugaan adanya mayat lain.
"Saat ini dari Tim SAR masih melakukan penyisiran dari aliran kali tersebut, apakah masih ditemukan atau tidak,"ujarnya.
Penemuan tujuh mayat itu diketahui saksi Minggu pagi pada pukul 06.00 WIB dan dilaporkan pukul 07.00 WIB. Pada awalnya, saksi 2 sedang berjalan di dekat masjid Al-Ikhlas bertemu dengan ibu yang mencari kucing hilang di sekitar kali. Saat mengecek ke kali, ditemukan lima mayat di lokasi. Kemudian saksi 2 memberitahukan kepada saksi 1 untuk melaporkan ke Polsek Jatiasih, Koramil, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selanjutnya, saat Kapolsek Jatiasih mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan mendapati tujuh orang mayat di kali Bekasi yang kemudian dilakukan evakuasi. (Ant/H-3)
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
kasus yang menimpa Hogi Minaya di Sleman, Yogyakarta serta arogansi terhadap penjual es gabus menunjukkan polisi tidak lagi menghayati perannya sebagai pelayan masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Sifat rekomendasi tersebut cenderung konvensional dan sudah umum dikenal dalam diskursus reformasi kepolisian di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved