Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT(Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan menambah anggaran program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) melalui perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) DKI Jakarta tahun anggaran 2024.
"Perlu saya sampaikan, KJP dan KJMU di 2024 Perubahan kita nambah loh. Jadi, tidak ada kalimat yang saya memotong," ucapnya di Jakarta Timur, Jumat (2/8).
"Maka dari itu, APBD-P nambah kurang lebih Rp200 miliar ya (untuk KJP-KJMU)," lanjutnya.
Baca juga : DKI Raja Tega Sunat Anggaran Pendidikan
Ia menjelaskan, penambahan anggaran untuk bantuan sosial itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap pendidikan masyarakat Ibu Kota.
Selain itu, penambahan anggaran juga dilakukan karena ada siswa SD, SMP, dan SMA baru. Mengingat tahun ajaran 2024/2025 baru saja dimulai dan ada banyak penerimaan siswa baru.
"Artinya, kami Pemerintah Daerah konsisten terhadap masyarakat, terhadap pendidikan. Itu perlu disampaikan, buktinya 2024 ditambah karena ada siswa baru masuk SD, masuk SMP dan ada juga namanya penduduk dinamis. Ya kami sesuaikan," pungkas Heru. (P-5)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung berencana menghadirkan terobosan dalam program bantuan sosial bagi mahasiswa yakni Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bisa berkuliah di luar negeri
Fraksi Golkar berpandangan, keberlanjutan KJP Plus dan KJMU tetap penting, tetapi kualitas program perlu ditingkatkan melalui empat langkah.
Perbaikan regulasi KJMU dibutuhkan agar kebijakan itu dapat menjangkau lebih banyak kampus.
Pergub tersebut, lanjut dia, hanya memberikan akses bantuan kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang berkuliah di kampus dengan akreditasi A.
Penerima KJP Plus dan KJMU yang terbukti melakukan tindak pidana berupa perusakan atau tindakan anarkis lainnya, maka yang bersangkutan akan mendapatkan konsekuensi.
Kampus dengan akreditasi B maupun C juga memiliki mahasiswa berprestasi yang berhak memperoleh dukungan dari pemerintah daerah.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
PEMERINTAH perlu merespon dengan cepat terkait situasi yang kian memanas di Timur Tengah.
Azis mengusulkan pemerintah provinsi memetakan prioritas layanan dasar agar kabupaten/kota memiliki rujukan yang sama dalam memperbaiki titik kerusakan paling mendesak.
Belanja negara tumbuh signifikan sebesar 25 persen, sementara pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun dengan pertumbuhan di kisaran satu digit.
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved