Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memasang pipa galian bawah tanah dengan total panjang 7 ribu kilometer. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan hal itu dilakukan demi meningkatkan cakupan air bersih di Jakarta.
"7.000 kilometer se-Jakarta, itu kan sampai ke perumahan, jaringan, sampai ke Kampung Muara sampai ke Cilincing, sampai Kapuk, ada yang pipa primer, pipa sekunder," kata Heru di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, hari ini.
Lebih lanjut, pemasangan pipa dilakukan secara bertahap. Prioritas penyambungan pipa air bersih ini ditujukan pada daerah krisis air bersih atau pada wilayah yang tak dimungkinkan lagi untuk penggunaan air tanah.
Baca juga : Heru Optimistis 100% Warga Jakarta Terlayani Air Bersih Pada 2030
"Misalnya bertahap, kondisi yang sangat diperlukan adalah aliran dari Jakarta Timur, lintasnya ke barat ya, timur-selatan-barat. Ini dari timur karena kan salah satu bahan bakunya timur (seperti) timur-utara-barat, timur-selatan-barat," urai Heru.
Sebelumnya juga menjelaskan alasan pemerintah perlu segera melaksanakan pekerjaan galian terhadap jaringan pipa. Dikhawatirkan, permukaan tanah Jakarta akan semakin menurun akibat penggunaan air tanah terus-menerus.
Menurut Heru, krisis air bersih juga akan meluas jika masyarakat tidak mendapatkan akses layanan air bersih perpipaan. Mengingat, cakupan layanan air bersih BUMD PAM Jaya saat ini masih masih 65,85 persen.
Baca juga : Berubah Rencana, Heru Budi Hartono akan Angkat 4000 Guru Honorer Jadi KKI
Ditambah lagi, tingkat kehilangan air dalam jaringan air bersih perpipaan atau nonrevenue water (NRW) di DKI Jakarta saat ini masih tinggi, yakni pada angka 45 persen.
Sehingga, penggantian pipa baru dari pipa eksisting yang usianya sudah tua juga penting dilakukan agar tak lagi terjadi kebocoran air yang mengalir ke tempat tinggal masyarakat, selain penambahan jaringan baru.
"Kami harus berbenah. Jika, tidak maka (tahun) 2036 DKI akan rawan terhadap air bersih," ungkap Heru. (P-2)
Polemik seputar pajak hiburan untuk olahraga padel mengemuka. Masyarakat masih mempertanyakan pihak mana yang akan menanggung beban pajak tersebut.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kebijakan ini memungkinkan wajib pajak hanya membayar pokok pajak tanpa dikenai denda atau bunga keterlambatan.
Ajang lari bergengsi BTN Jakarta International Marathon (BTN Jakim) 2025 resmi digelar pada Minggu (29/6) dengan partisipasi sebanyak 31.000 pelari dari 51 negara.
Pemprov DKI Jakarta sangat tertinggal dengan daerah lain, padahal secara historis Jakarta adalah pelopor dalam kebijakan dan regulasi KTR di Indonesia.
Pajak hiburan di DKI Jakarta yang kini mencapai 40 persen dinilai sangat membebani, apalagi ditambah wacana pelarangan merokok melalui Raperda KTR.
Sebagai BUMD strategis, Sarana Jaya saat ini mengembangkan empat lini bisnis utama yang saling terintegrasi untuk mendorong pembangunan kota yang lebih modern dan berkelanjutan.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pelantikan tersebut dilaksanakan pukul 08.00 WIB di Gedung Krida Bhakti, Sekretariat Negara, Jakarta.
Mendagri Tito Karnavian melantik Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta
Presiden Jokowi telah memberhentikan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta dan digantikan Teguh Setyabudi.
Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dan mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10) mendatang akan dihadiri oleh perwakilan negara-negara sahabat.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim pihaknya telah melakukan penindakan lebih dari 100 titik lokasi parkir liar di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved