Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SEBANYAK 4000 guru honorer yang terdata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta segera mengikuti rekomendasi agar terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Diketahui, ribuan guru honorer itu sebelumnya telah menerima surat pemutusan kerja karena tidak terdata dalam Dapodik atau belum memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dari Dinas Pendidikan (Disdik).
"Maka 4.000 ini akan diberikan rekomendasi untuk mendapatkan Dapodik," ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada wartawan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Baca juga : Dede Yusuf: Cleansing Guru Honorer cuma Timbulkan Masalah Baru
Heru menjelaskan pihaknya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendaftar sebagai pegawai Kontrak Kerja Individu (KKI). Adapun Pemprov bakal membuka KKI pada Agustus mendatang dengan kuota 1.700 guru honorer.
"Tahun ini, bulan Agustus ini, Pemda DKI akan membuka 1.700 untuk guru-guru. Gunakan dan manfaatkan ini sebaik-baiknya untuk bisa menjadi guru KKI melalui prosedur yang benar," tegas Heru.
Selanjutnya, untuk 2.300 guru honorer yang masih tidak diterima sebagai KKI, kembali diizinkan untuk mencoba lagi di tahun depan.
"Silakan mempersiapkan diri, isilahnya tes ya. Ada mekanisme yang benar. Jadi nanti ada wawancara segala macam. Itu sesuai dengan aturan jadi gunakan dengan baik. Dari tentunya 1.700 akan dapat, sisanya 2.300 akan diberi kesempatan 2025," jelas Heru. (Z-3)
Program cleansing yang dilakukan demi ketertiban dinilai cukup bagus.
DINAS Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta menjelaskan terkait cleansing atau penghapusan guru honorer di Jakarta.
PERSOALAN isu cleansing guru honorer atau pemberhentian 107 orang guru honorer di sekolah negeri di Jakarta baru-baru ini sangat mengagetkan.
DPRD DKI Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk memberikan klarifikasi terkait cleansing guru honorer atau pemutusan kontrak
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diduga membiarkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan kepala sekolah dalam merekrut guru honorer.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkait kesiapan Jakarta International Stadium (JIS)
Heru menerangkan salah satu perbaikan fasilitas yang bakal dilakukan ialah akses masuk penonton. Jumlah akses masuk akan ditambah.
Menpora mengatakan rencana renovasi JIS berkembang seiring kepastian lokasi penyelenggaraan Piala Dunia U-17.
KETUA Umum Jakmania Dicky Soemarno meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar Persija bisa bertanding sepakbola di Jakarta International Stadium (JIS).
Heru Budi Hartono memastikan renovasi JIS akan selesai sebelum Piala Dunia U-17 berlangsung bulan November mendatang.
Trofi Piala Dunia U-17 2023 dipamerkan kali pertama di Jakarta dalam seremoni di kegiatan Car Free Day (CFD).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved