Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menerima permohonan perlindungan yang diajukan enam saksi kasus tewasnya Afif Maulana, 13, yang diduga dianiaya anggota Sabhara Polda Sumatra Barat. LPSK akan memberikan perlindungan darurat jika ada ancaman secara langsung terhadap para pemohon.
Itu terkait kasus tewasnya Afif Maulana, 13. Ia diduga dianiaya anggota Sabhara Polda Sumatra Barat. Jasadnya ditemukan di aliran sungai, Batang Kuranji, Kota Padang.
Permohonan perlindungan itu diajukan oleh tim advokat dari LBH Padang ke LPSK. Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan penelaahan terlebih dahulu atas permohonan yang diajukan.
Baca juga : Saksi Kasus Bocah Tewas Diduga Dianiaya Polisi Datangi LPSK
Nanti permohonan itu diputuskan oleh pimpinan LPSK akan disetujui atau ditolak. Ini berdasarkan dari hasil rapat tujuh pimpinan LPSK.
Untuk proses penelaahan, LPSK membutuhkan waktu 30 hari. Pihaknya akan meminta sejumlah keterangan dari para saksi dan pihak terkait.
Namun jika masih dalam proses penelaahan, diperoleh ancaman secara langsung yang bisa membahayakan para pemohon, LPSK dapat memberikan perlindungan darurat, bila ada persetujuan dari dua pimpinan LPSK.
Keenam saksi itu mengajukan permohonan perlindungan lantaran khawatir mendapatkan intimidasi dan ancaman selama proses hukum berjalan. Selain ke LPSK, tim advokat juga telah melampirkan kasus dugaan penganiayaan itu ke Polda dan Propam Sumatera Barat. (Z-2)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Kondisi saluran irigasi Gunung Nago arah kiri, tepatnya di depan SMA 9 Padang, mengalami pendangkalan serius akibat tumpukan sedimen.
“Saat ini progres sudah mencapai 98%. Tinggal 2% lagi, berupa penutupan U-ditch dan finishing,”
Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mendorong percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam.
KEBUTUHAN akan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Kota Padang terus meningkat seiring berulangnya banjir yang melanda wilayah tersebut.
Akses utama ke kawasan terdampak banjir bandang bulan lalu di Batu Busuk itu kini terputus karena banjir susulan.
PEMERINTAH Kota Padang akhirnya mencairkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban terdampak banjir yang terjadi akhir November lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved