Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
WAKIL Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta ada penambahan kuota jemaah haji ke depannya kepada Pemerintahan Arab Saudi. Pada penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M, Indonesia mendapatkan kuota sebesar 241.000 jemaah.
Jumlah tersebut dianggap masih kurang. Hal ini disampaikan Wapres kepada awak media Al Arabiya News Channel dalam tayangan video yang diunggah akun resmi Sekretariat Wakil Presiden pada Sabtu (8/6).
"Pelayanan untuk jemaah kami cukup memperoleh perhatian. Saya mengatakan pada beliau (pejabat Arab Saudi) bahwa Indonesia seharusnya ditambah lagi (kuotanya)," ungkapnya dalam keterangan resmi.
Baca juga : Bahas Palestina, Wapres Temui Wamenlu Arab Saudi
Wapres mengungkapkan semangat masyarakat Indonesia untuk beribadah haji sangat tinggi, bahkan bagi mereka yang pernah melaksanakan umroh. Namun sayangnya, di beberapa daerah masa tunggu haji sangat lama.
"Di daerah-daerah ada yang harus menunggu hingga 50 tahun. Andaikan diberi tambahan, berarti akan mempercepat walaupun hanya beberapa tahun akan memanfaatkan kuota itu," harapnya.
Wapres kemudian menyampaikan berbagai pandangan terkait pelaksanaan haji. Dia memuji koordinasi yang baik antara Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.
Baca juga : Wapres akan Hadiri Resepsi Pernikahan Putra KGPAA Paku Alam X
Menurutnya, Menteri Haji Arab Saudi sendiri mengakui bahwa Indonesia termasuk negara dengan pengurusan administrasi yang baik sehingga memudahkan koordinasi.
"Saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Saudi karena memberikan tambahan kuota untuk tahun ini dan juga telah menyiapkan pelayanan-pelayanan yang baik seperti pengurusan visa yang cepat," katanya.
Ma'ruf juga memberikan respons baik terhadap pembangunan infrastruktur di Madinah guna mendukung pelaksanaan ibadah haji. Seperti perbaikan hotel dan pengaturan transportasi yang semakin modern dan dinamis.
Baca juga : Ramai Tagar All Eyes On Papua, Wapres Tegaskan Pemda Harus Libatkan Masyarakat Adat dalam Pembangunan
"Saya kira pembangunan yang paling cepat dan terus berkembang di dunia ini, salah satunya di Madinah. Ada penambahan hotel dan pengaturan lain yang selalu ada perbaikan. Ini semua untuk memudahkan orang untuk berhaji sehingga tidak terjadi penumpukan," ujarnya.
Kendati demikian, Ma'ruf menegaskan perlu adanya evaluasi dalam penyelenggaraan haji agar semakin tahunnya pelayanan haji berjalan dengan baik tanpa ada masalah yang signifikan.
"Walaupun sudah baik, tetapi kita terus berusaha memperbaiki. Melayani jemaah haji dalam jumlah besar, menurut saya bukanlah hal mudah dan bisa menimbulkan masalah baru," pungkasnya. (Ins)
Satu hari pasca bencana Gubernur sudah menginstruksikan bahwa semua biaya pelayanan kesehatan para korban seluruhnya ditanggung oleh pemerintah daerah.
Wapres disambut langsung oleh Bapak Try Sutrisno, Ibu Tuti Try Sutrisno, dan putri pertama Wapres ke-6 ini, Ibu Nora Tristyana Try Sutrisno.
AHY enggan berkomentar lebih jauh. Dia menegaskan bahwa hubungannya dengan Gibran sangat baik.
Ketiga mahasiswa tersebut kini tidak dilakukan penahanan. Mereka sudah berkumpul kembali dengan mahasiswa lainnya,
Sebagian besar laporan yang masuk ke Lapor Mas Wapres disampaikan melalui kanal WhatsApp hingga 72,05%.
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menggelar kunjungan kerja selama dua hari di Ibu Kota Nusantara (IKN), 28 hingga 29 Mei 2025.
SETELAH dirawat kurang lebih dua bulan di Tanah Suci, satu jemaah haji Debarkasi Padang akhirnya pulang ke Tanah Air. Ia adalah Mariatun Buyung Sutan (51) jemaah ex Kloter 05 Padang.
Transformasi Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji melalui revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah merupakan langkah besar.
PEMERINTAH berupaya untuk mengurangi angka kematian jemaah Indonesia pada pelaksanaan haji tahun 2026 dengan skema manasik kesehatan
Jika mendaftar haji plus, perkiraan waktu tunggu keberangkatan biasanya berkisar antara 5 hingga 9 tahun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak jamaah haji 1445 H/2024 M untuk memberikan keterangan terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Laporan masyarakat menyebut setiap jamaah diminta membayar US$4.000–5.000, setara Rp60 juta–75 juta, demi memuluskan keberangkatan di luar mekanisme resmi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved