Antisipasi Kemarau, Pemerintah Diminta Prioritaskan Revitalisasi Hulu Irigasi untuk Lahan Sawah

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian menjelaskan bahwa saat ini Indonesia sedang bersiap menghadapi musim kemarau.

Maka dari itu, upaya untuk menghadapinya menurutnya pemerintah harus mengantisipasinya dengan cara menjaga ketersediaan pangan selama musim kemarau dan memastikan kelancaran distribusi air untuk pengairan lahan.

"Hal ini bisa dilakukan dengan bantuan pompa yang didukung dengan kemudahan dan jaminan ketersediaan BBM subsidi untuk petani serta pembuatan embung," kata Eliza saat dihubungi pada Minggu (5/5).

Baca juga : KTT ASEAN Digelar Besok, Menlu RI: Bahas Krisis Myanmar

Sebab, sambung Eliza, air memiliki peranan sangat krusial bagi tanaman, apabila tanaman kekurangan air maka pertumbuhannya akan menjadi kurang optimal.

"Belum lagi ancaman hama penyakit sehingga dapat mempengaruhi ketersediaan pasokan pangan di pasar. Jika pasokan langka, harga dapat terkerek. Inflasi pangan yang kini mulai sedikit melandai akan terkerek lagi," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, dalam jangka pendek pemerintah mesti menjamin pasokan air sampai ke saluran irigasi tersier.

Baca juga : Tim DKI Dominasi Seleksi Timnas Kickboxing SEA Games 2021

Sebagaimana diketahui, saat ini Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya memberikan program pompanisasi di seluruh provinsi Indonesia.

"Sebetulnya pompanisasi ini strategi sementara saat kepepet karena keberadaan irigasi yang blm optimal. Sebab pompanisasi ini relatif mahal, karena mereka (petani) harus membeli BBM subsidi nya, jadi menambah biaya produksi," ungkap dia.

Untuk jangka menengah dan panjang, Eliza memyatakan bahwa upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah memprioritaskan revitalisasi hulu irigasi.

Baca juga : PBSI Ajukan Perubahan Sistem Skor Pertandingan Kepada BWF

Pasalnya, banyak irigasi di sisi hulu yang mengalami pendangkalan yang berakibat banjir saat hujan dan mengalami kekeringan pada saat kemarau.

"Selain pendangkalan juga adanya kerusakan pintu-pintu air sehingga menyebabkan air tidak optimal, lalu juga adanya kerusakan di jaringan primer, sekunder dan tersier akibat kurang terurus dengan baik sehingga perlu peremajaan secara komprehensif," terang Eliza.

Namun, permasalahan yang muncul terkait pembagian tugas irigasi adalah karena masih terbagi di level pusat, provinsi dan kabupaten dan kerap kali membuat kebijakan yang tumpang tindih.

"Butuh aksi kolektif dari Kementerian/Lembaga terkait untuk memperbaiki tata kelola manajemen air agar kebijakan yang dihasilkan koheren dan tepat sasaran," tandasnya. (Fal)