Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Agustina Hermanto atau Tina Toon, meminta Pemprov DKI mengeruk lumpur di sepanjang sungai wilayah Jakarta Utara untuk mengantisipasi banjir. Permintaan Tina Toon itu disampaikan dalam interupsi rapat paripurna digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/3).
"Saya mengajukan untuk pengerukan. Banyak pengerukan yang belum dilaksanakan sejak 2020-2021. Berikutnya tambahan tampungan, waduk," kata Tina Toon.
Menurut Tina Toon, pompa air di Jakarta Utara belum ampuh mengatasi banjir jika hujan deras. Anggota Fraksi PDI-P DKI Jakarta itu menyebutkan, dokumen permintaan pengerukan kali berdasarkan hasil reses telah dilimpahkan ke Pemprov DKI beberapa waktu lalu.
Baca juga : Dapat Kursi Pimpinan DPRD, NasDem Fokus Awasi RUU DKJ
"Sudah disampaikan melalui dokumen reses saya, dimohon rencanakan dan diprogramkan pada tahun berikutnya," katanya. Selain itu, lanjut Tina Toon, pihaknya juga meminta Pemprov DKI untuk mengendalikan air yang mengalir dari sungai masuk ke daerah Jakarta Utara saat hujan deras.
"Berikutnya pengendalian air masuk. Di DKI ini pengendalian air masuk ke wilayah-wilayah kita banyak, sehingga banjir kiriman. Contoh di Jakarta Utara karena air dari timur. Lalu pengendalian di utara di pintu air dan Cakung lama," kata Tina Toon.
"Di Jakarta Timur harus ada pengendalian, termasuk semua kecamatan keseluruhan DKI Jakarta punya pengendalian air yang masuk dari wilayah lain," ujarnya. (Z-8)
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Rano mengatakan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai KTR bersama beberapa kota lain di Provinsi Aceh dan Papua.
Usman meminta penahanan mereka ditangguhkan. Sementara mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi, Usman meminta untuk dibebaskan.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, bahkan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved