Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Agustina Hermanto atau Tina Toon, meminta Pemprov DKI mengeruk lumpur di sepanjang sungai wilayah Jakarta Utara untuk mengantisipasi banjir. Permintaan Tina Toon itu disampaikan dalam interupsi rapat paripurna digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/3).
"Saya mengajukan untuk pengerukan. Banyak pengerukan yang belum dilaksanakan sejak 2020-2021. Berikutnya tambahan tampungan, waduk," kata Tina Toon.
Menurut Tina Toon, pompa air di Jakarta Utara belum ampuh mengatasi banjir jika hujan deras. Anggota Fraksi PDI-P DKI Jakarta itu menyebutkan, dokumen permintaan pengerukan kali berdasarkan hasil reses telah dilimpahkan ke Pemprov DKI beberapa waktu lalu.
Baca juga : Dapat Kursi Pimpinan DPRD, NasDem Fokus Awasi RUU DKJ
"Sudah disampaikan melalui dokumen reses saya, dimohon rencanakan dan diprogramkan pada tahun berikutnya," katanya. Selain itu, lanjut Tina Toon, pihaknya juga meminta Pemprov DKI untuk mengendalikan air yang mengalir dari sungai masuk ke daerah Jakarta Utara saat hujan deras.
"Berikutnya pengendalian air masuk. Di DKI ini pengendalian air masuk ke wilayah-wilayah kita banyak, sehingga banjir kiriman. Contoh di Jakarta Utara karena air dari timur. Lalu pengendalian di utara di pintu air dan Cakung lama," kata Tina Toon.
"Di Jakarta Timur harus ada pengendalian, termasuk semua kecamatan keseluruhan DKI Jakarta punya pengendalian air yang masuk dari wilayah lain," ujarnya. (Z-8)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.
Yuke mengatakan bahwa musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari ini dan menyebabkan korban meninggal dunia harus menjadi pelajaran yang berharga.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyatakan tindakan Satpol PP terhadap PKL dan parkir liar di Blok M sebenarnya dapat dibenarkan secara hukum, namun harus adil.
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved