Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Bekasi Alimudin menyatakan pihaknya berterima kasih kepada Kementerian Perhubungan yang sudah mengalokasikan dana APBN untuk pelayanan Biskita Trans Bekasi Patriot.
“Terdapat 15 unit armada Biskita yang akan melayani trayek Summarecon-Vida Bantargebang yang diresmikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Ini merupakan satu hal yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Alimudin dalam keterangannya, Jumat (8/3).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), itu menjelaskan, untuk penambahan koridor selanjutnya, pihak legislatif akan kembali berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk mendorong agar Kemenhub dapat segera merealisasikannya. Untuk tahap awal dalam koridor pertama ini, imbuh dia, Kota Bekasi telah menerima lima bus yang beroperasi mulai pukul 06.00 hingga pukul 21.00 WIB.
Baca juga : Menhub Sebut LRT Jadi Solusi Atasi Kemacetan di Bali
“Semoga pelayanan Biskita Trans Bekasi Patriot ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai layanan transportasi yang aman, nyaman, dan murah dibandingkan dengan memakai kendaraan pribadi, serta direncanakan digratiskan selama 6 bulan. Semoga mengurangi kemacetan dengan beralihnya masyarakat ke moda ini. Kami akan evaluasi efektivitas layanan tersebut ke depan,” tukas Alimudin yang juga ikut menjajal Biskita bersama Menhub Budi Karya.
Sebelumnya, Minggu (3/3) lalu, warga Kota Bekasi, Jawa Barat, mendapatkan kabar gembira dengan peresmian pengoperasian Biskita Trans Bekasi Patriot oleh Menhub Budi Karya di Halte BTS Mal Sumarecon Bekasi. Menhub berharap kehadiran Biskita Trans Bekasi dapat mengoptimalkan angkutan umum massal di Kota Bekasi karena sudah terintegrasi dengan angkutan umum massal lainnya, yaitu LRT Jabodebek dan kereta rel listrik (KRL).
“Kami harap masyarakat yang tadinya naik mobil pribadi pindah ke angkutan umum massal perkotaan sehingga tidak macet, tidak ada polusi. Mereka yang bepergian ke kantor di Jakarta juga fresh, tidak stres, dan juga lelah,” kata Budi saat peresmian.
Saat ini, Biskita Trans Bekasi Patriot baru melayani satu koridor yakni Summarecon Bekasi-Vida Bantargebang via Revo Mall (Stasiun LRT Bekasi Barat). Ke depan, direncanakan terdapat total empat koridor Biskita. (J-2)
TIKET pesawat mahal dikeluhkan oleh masyarakat saat arus mudik lebaran 2026. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mengatakan mahalnya tiket pesawat karena ada skema transit
Kemenhub siapkan 6.000 tiket mudik gratis kapal laut rute Kendari, Raha, dan Baubau. Simak jadwal, syarat KTP/KK, dan lokasi pendaftaran di sini!
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi membuka pendaftaran program Mudik Gratis Lebaran 2026 mulai Selasa (3/3).
Gapasdap mendorong Kementerian Perhubungan untuk konsisten menerapkan moratorium perizinan kapal baru, khususnya pada lintasan padat seperti Merak–Bakauheni.
Ingin ikut Mudik Gratis Kemenhub 2026? Simak strategi jitu daftar di nusantara.kemenhub.go.id, syarat dokumen, dan daftar rute bus serta truk motor.
Kemenhub buka pendaftaran mudik gratis 2026 mulai 1 Maret. Cek syarat, cara daftar online di nusantara.kemenhub.go.id, dan daftar 34 kota tujuan bus di sini!
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Budi Karya Sumadi sebagai saksi kasus korupsi proyek jalur kereta api DJKA Kemenhub.
Mantan Menhub Budi Karya Sumadi mangkir dari panggilan KPK terkait pengembangan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang turut menjerat Sudewo.
KPK memanggil eks Menhub Budi Karya Sumadi untuk mendalami kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Jawa Timur. Sudewo telah ditetapkan sebagai tersangka.
Asep mengatakan apabila KPK memanggil Budi Karya Sumadi maka yang bersangkutan akan dipanggil lebih dari sekali dalam penyidikan kasus DJKA tersebut.
KPK menegaskan tidak melupakan keterlibatan mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dalam kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved