Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KAPOLDA Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan untuk membuat kebijakan dalam mengurai kemacetan yang kerap terjadi setiap hari di Jakarta dan sekitarnya tidak lah mudah.
Walau sudah menerapkan berbagai cara, tapi kemacetan tetap tidak bisa terhindarkan. Begitu juga setelah memberlakukan kebijakan ganjil genap. Bahkan regulasi itu terancam diprotes jika diterapkan setiap hari.
"Kalau genap dan ganjil diberlakukan pada semua jenis kendaraan pasti masyarakat akan protes, apalagi di seluruh jam waktu. Apalagi hari ini genap, besok ganjil, nanti masyarakat akan meminta pajak (kendaraan) separuh. Karena kalau saya punya mobil genap pasti saya akan keluar hanya pada (tanggal) genap saja," ujarnya.
Baca juga: Ganjil Genap di Ibu Kota Diusulkan Berlaku 24 Jam
"Berkaitan dengan Kamseltibcar Lantas (keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas) memang sehari-harinya kami belum bisa menekan kemacetan ini. Berbagai diskusi antara kami dan Pemda belum menemukan formula yang tepat bagaimana mengatasi kemacetan," kata Karyoto.
Selain itu, Karyoto mengatakan, pihaknya juga pernah melakukan rekayasa lalu lintas di beberapa titik kemacetan. Namun, hal itu berujung salah paham di masyarakat.
Baca juga: Libur Idul Adha, Ganjil Genap Ditiadakan
"Upaya-upaya kami turunkan anggota di jam rawan kami berupaya untuk sedikit memperlancar, seperti di Tendean, Mampang, saya tidak tahu kenapa ada masyarakat yang salah paham. Kita ingin rekayasa di jam-jam tertentu dan dipermanenkan. Tapi, masyarakat menutup jalan alternatif sehingga macet luar biasa," jelasnya. (Z-6)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemungutan pajak oleh marketplace tidak akan menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Indef menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tidak akan menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen di marketplace.
Pemerintah berupaya memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satunya membidik pengenaan pajak berbasis media sosial dan data digital di tahun depan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp181,3 triliun per bulan di sepanjang semester I 2025.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), saat ini tengah menyiapkan sejumlah strategi berbasis teknologi dan tata kelola waktu untuk mengurai kemacetan.
Seluruh alat berat dan kendaraan yang terjebak kemacetan sudah bisa terangkut semuanya pada Sabtu (19/7) dan prosesnya bisa cepat dilancarkan.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) untuk mengatasi kemacetan ibu kota dengan berbasis tekonologi artificial intelligent.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Bina Marga untuk menertibkan seluruh pembangunan atau proyek galian yang menyebabkan kemacetan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved