Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KAPOLDA Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan untuk membuat kebijakan dalam mengurai kemacetan yang kerap terjadi setiap hari di Jakarta dan sekitarnya tidak lah mudah.
Walau sudah menerapkan berbagai cara, tapi kemacetan tetap tidak bisa terhindarkan. Begitu juga setelah memberlakukan kebijakan ganjil genap. Bahkan regulasi itu terancam diprotes jika diterapkan setiap hari.
"Kalau genap dan ganjil diberlakukan pada semua jenis kendaraan pasti masyarakat akan protes, apalagi di seluruh jam waktu. Apalagi hari ini genap, besok ganjil, nanti masyarakat akan meminta pajak (kendaraan) separuh. Karena kalau saya punya mobil genap pasti saya akan keluar hanya pada (tanggal) genap saja," ujarnya.
Baca juga: Ganjil Genap di Ibu Kota Diusulkan Berlaku 24 Jam
"Berkaitan dengan Kamseltibcar Lantas (keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas) memang sehari-harinya kami belum bisa menekan kemacetan ini. Berbagai diskusi antara kami dan Pemda belum menemukan formula yang tepat bagaimana mengatasi kemacetan," kata Karyoto.
Selain itu, Karyoto mengatakan, pihaknya juga pernah melakukan rekayasa lalu lintas di beberapa titik kemacetan. Namun, hal itu berujung salah paham di masyarakat.
Baca juga: Libur Idul Adha, Ganjil Genap Ditiadakan
"Upaya-upaya kami turunkan anggota di jam rawan kami berupaya untuk sedikit memperlancar, seperti di Tendean, Mampang, saya tidak tahu kenapa ada masyarakat yang salah paham. Kita ingin rekayasa di jam-jam tertentu dan dipermanenkan. Tapi, masyarakat menutup jalan alternatif sehingga macet luar biasa," jelasnya. (Z-6)
Seluruh daerah menerapkan hal serupa lantaran regulasi mengenai itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Perusahaan mencatat komitmen belanja TKDN di 2024 mencapai 61,62% berupa jasa umum, jasa sewa kapal, dan material dengan total senilai Rp6,01 triliun.
Sekjen idEA mengungkapkan akan patuh dan menjalankan kebijakan apa pun dari pemerintah sesuai dengan ketentuan. idEA Minta Pemerintah Hati-Hati Terapkan Pajak Pedagang e-Commerce
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kebijakan marketplace memungut pajak langkah yang bagus agar antara penjual online dan luring adil
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah merampungkan regulasi baru yang akan menunjuk marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan
Penaikan tarif pajak tidak akan berdampak positif bagi penerimaan negara dan perekonomian. Naiknya pungutan pajak justru dapat menghasilkan masalah baru.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) untuk mengatasi kemacetan ibu kota dengan berbasis tekonologi artificial intelligent.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Bina Marga untuk menertibkan seluruh pembangunan atau proyek galian yang menyebabkan kemacetan di Jakarta.
Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol.
Polda Metro Jaya mengungkap kemacetan parah yang terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu (28/5) disebabkan oleh tingginya volume kendaraan.
Integrasi jalan tol eksisting menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok dinilai merupakan solusi strategis untuk mengurai kemacetan di kawasan pusat distribusi logistik nasional tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved