Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
JAKARTA Timur dan Jakarta Utara merupakan wilayah dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) rawan banjir terbanyak pada Pemilu 2024. Sebanyak 978 TPS di 24 kelurahan di Jakarta Timur rawan terendam. Begitu juga di daerah Jakarta Utara terdapat 653 TPS rawan banjir tersebar di tujuh kelurahan.
“Untuk data sebaran rincian lokasinya masih proses verifikasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Masih di sinkronisasi dengan data dari BPBD,” ujar Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (7/12).
Dody menambahkan, sebanyak 978 TPS di 24 kelurahan di Jakarta Timur rawan terendam. Sementara di Jakarta Utara terdapat 653 TPS rawan banjir tersebar di wilayah tujuh kelurahan.
Baca juga : 2.841 TPS di DKI Berada di Wilayah Rawan Banjir
“Untuk data sebaran rincian lokasinya masih proses verifikasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Masih di sinkronisasi dengan data dari BPBD,” ujar Dody.
Baca juga : Metode Pemungutan Suara lewat Pos di Hong Kong Rawan Kecurangan
Adapun untuk wilayah Jakarta Selatan terdapat 545 TPS di 15 kelurahan rawan banjir. Sedangkan di Jakarta Selatan, sebanyak 344 TPS di 29 kelurahan juga rawan.
“Untuk Jakarta Pusat, sebanyak 313 TPS di 13 kelurahan rawan,” kata Dody.
Menyusul dihubungi secara terpisah, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, mengatakan, pihaknya belum dapat mengungkapkan secara rinci lokasi-lokasi TPS rawan banjir yang dimaksud. Sebab, BPBD bersama KPU DKI masih dalam proses sinkronisasi data dan memastikan tingkat kerawanan banjir di setiap TPS, maupun area sekitarnya.
”Bisa saja lokasi TPS yang diprediksi rawan banjir setelah dicek masih aman atau sebaliknya,” ujar Isnawa. Sebelumnya, KPU DKI Jakarta melaporkan sebanyak 2.841 TPS di Ibu Kota rawan banjir pada saat Pemilu serentak 2024.
Dody menjelaskan, ribuan titik rawan banjir itu diketahui berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan terhadap 30.766 TPS di seluruh Ibu Kota.
“Dari total 30.766 TPS, telah dipetakan sebanyak 2.841 TPS yang masuk ke dalam lokasi rawan banjir,” ujar Dody dalam keterangan tertulis, Selasa (5/12).
Menurut Dody, KPU sedang berkoordinasi dengan BPBD DKI Jakarta untuk menganalisis TPS rawan banjir tersebut. Selanjutnya diharapkan ada upaya mitigasi yang dilakukan BPBD dan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di 2.814 TPS itu. “Untuk selanjutnya dilakukan mitigasi bersama khususnya dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara,” jelas Dody.(Z-8)
Afifuddin kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (4/4), menjelaskan PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya kondisi Pelaksanaan PSU di Empat TPS tersebut di guyur hujan lebat. Namun tidak memengaruhi antusiasme pemilih untuk datang ke TPS.
Satpol PP Kabupaten Bandung Barat menyegel tempat pengolahan sampah (TPS) ilegal milik perusahaan Tras Environ Mental di Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang.
Tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang partisipasi pemilihnya rendah.
Kemensos telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan berbagai persoalan dan tantangan Pilkada 2024 yang masih mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved