Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan didampingi Sekretaris Daerah Dedy Supriyadi dan para Asisten Daerah memimpin rapat pimpinan evaluasi laporan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di ruang rapat KH R Ma'mun Nawawi, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, Selasa (21/11).
Dalam rapat pimpinan tersebut, Dani Ramdan menginstruksikan seluruh perangkat daerah mulai menetapkan sasaran dan target kinerjanya melalui Instruksi Khusus Pimpinan (IKP). Hal itu dilakukan untuk menggenjot kinerja perangkat daerah lebih optimal.
IKP, menurutnya, juga sebagai dorongan kinerja perangkat daerah untuk merespon kondisi maupun isu aktual di Kabupaten Bekasi.
Baca juga: Dani Ramdan Tinjau Revitalisasi Jembatan Pasar Rengas Cibitung
"Tiap dinas itu ada target-target terkait dengan kondisi aktual, misalnya ada yang persoalan kekerasan anak, kasus kekeringan dan sebagainya. Kita bagi dinas mana yang harus menangani itu, dikasih target dalam satu bulan selesai," ungkapnya usai memimpin Rapim.
Selain kondisi aktual, penyerapan anggaran juga masuk menjadi indikator dalam IKP. Karena itu, dalam Rapim ini, setiap perangkat daerah boleh mengajukan dialog kinerja untuk menyepakati target dan sasarannya melalui aplikasi Sikawan (Sistem Informasi Kepegawaian).
"Tapi mereka diberi kesempatan menegosiasi kalau memang perintah itu ada alasan terlalu tinggi bahkan mau menambah. Nah mana yang saya setujui mana yang tidak disetujui itu tadi disampaikan," jelasnya.
Baca juga: Jelang Musim Hujan, Pj Bupati Bekasi Pimpin Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi
Apabila negosiasi perangkat daerah disetujui target kinerjanya akan berubah. Tapi apabila tidak disetujui maka tidak berubah.
"Seperti awal, mereka harus mencapai target," sambungnya.
Mengenai realisasi anggaran, ada di angka 60%. Hal ini karena sudah ada APBD perubahan, dan beberapa dinas mengalami penambahan anggaran.
"Pendapatan juga bertambah. Tapi masih optimis di akhir tahun bisa mencapai 90 persen," jelasnya.
Pada rapim tersebut juga dibahas mengenai SP4N LAPOR yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfosantik Yan Yan Akhmad Kurnia. Berbagai laporan atau pengaduan dari masyarakat didorong untuk ditindaklanjuti baik di kecamatan maupun di perangkat daerah.
"Di mana SP4N Lapor ini, ada laporan-laporan dan keluhan dari masyarakat dipastikan sudah direspons oleh perangkat daerah baik dinas maupun camat," katanya. (RO/Z-1)
Anak yang menjadi korban kekerasan perlu mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang melibatkan orangtua, keluarga, pemerintah, dan peran serta masyarakat.
Revitalisasi jembatan dilakukan lantaran sebelumnya terdapat tiang penopang jembatan yang mengakibatkan menumpuknya sampah-sampah sehingga memicu banjir.
Apel sekaligus pengecekan kesiapan personel tersebut digelar sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Bekasi menjelang datangnya musim hujan.
Aksi tersebut merupakan ekspresi moral dari warga Kabupaten Bekasi dalam memberikan dukungan moral untuk kemerdekaan Palestina sekaligus mengutuk tindakan penjajahan Israel.
Dani juga gagal mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KAWASAN Pelabuhan Labuan Bajo kian bersolek. Wilayah tersebut kini mulai mengubah rupanya menjadi salah satu destinasi wisata.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved