Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang bergerak di bidang pengembangan properti dan menjalin kerja sama dengan Mabes Polri dalam memfasilitasi penyediaan hunian bagi anggota Polri dan PNS Polri.
Acara penandatanganan Memorandum of Understanding (Mou) antara Mabes Polri dan Sarana Jaya dilakukan bertepatan dengan kegiatan Rakorbin SDM – PNS Polri yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).
Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk memfasilitasi hunian yang nyaman dan prospektif bagi personel Polri dan PNS Polri.
Baca juga: Sarana Jaya dan Jakarta Tourisindo Kembangkan Properti dan Pariwisata
Kesepakatan ini juga mencerminkan komitmen Sarana Jaya bersama Polri dalam meningkatkan sinergitas yang bertujuan untuk memudahkan akses kepemilikan hunian bagi para anggota Polri khususnya di DKI Jakarta.
Dalam penandatanganan MoU yang disaksikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta seluruh jajaran dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) DKI Jakarta, Nasrudin Djoko Surjono.
Direktur Utama Sarana Jaya, Andira Reoputra, menyambut baik dengan terlaksananya MoU ini, Perumda Sarana Jaya sangat berbangga dan berterima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan Mabes Polri.
Baca juga: Sarana Jaya Menerima Kunjungan Indonesia Global Compact Network (IGCN)
“Tentunya ini merupakan kehormatan bagi Sarana Jaya sebagai Perusahaan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas memfasilitasi kepemilikan hunian yang terjangkau, layak dan nyaman, terutama bagi para anggota Polri dan PNS Polri,” ucapnya.
Selain memiliki nilai investasi yang baik, hunian yang disediakan oleh Sarana Jaya dari perspektif bisnis tentunya juga sangat potensial, karena hunian yang Sarana Jaya sediakan ini berada di lokasi-lokasi strategis dan terintegrasi yang mudah di akses dengan berbagai moda transportasi, sehingga akan memudahkan para penghuninya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari baik pekerjaan dan kegiatan lainnya.
Adapun hunian yang ditawarkan oleh Sarana Jaya sendiri terletak di dua Kawasan, yakni Nuansa Pondok Kelapa yang terdiri dari dua menara, Menara Samawa dan Menara Swasana.
Baca juga: Menkeu Kejar 5,2% lewat Bantalan Bansos hingga Insentif Gratis PPN Rumah
Sedangkan di Nuansa Cilangkap, terdapat dua menara yaitu Menara Kanaya yang telah siap huni, dan Menara Ayasa yang masih dalam tahap proses pembangunan.
Perlu diketahui, Hunian yang dikembangkan oleh Sarana Jaya memiliki berbagai macam fasilitas, mulai dari area terbuka hijau, playground, PAUD, balai warga, keamanan 24 jam, halte yang terintegrasi, dan area parkir.
Melalui MoU ini, Sarana Jaya berkomitmen dalam menyediakan hunian yang layak dan nyaman bagi para anggota Polri dan PNS Polri serta warga DKI Jakarta pada umumnya. (RO/S-4)
Sebagai BUMD strategis, Sarana Jaya saat ini mengembangkan empat lini bisnis utama yang saling terintegrasi untuk mendorong pembangunan kota yang lebih modern dan berkelanjutan.
Berikut petikan wawancara jurnalis Media Indonesia, Mohamad Farhan Zhuhri, dengan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Andira Reoputra
Perumda Pembangunan Sarana Jaya merayakan hari jadinya yang ke-43 dengan menggelar acara syukuran bertema Menoreh Prestasi dalam Keberkahan.
PERUMDA Pembangunan Sarana Jaya mencatatkan pencapaian gemilang dengan membawa pulang dua penghargaan di ajang bergengsi Indonesia Human Capital Brilliance Award (IHCBA) 2024.
Direktur Utama Sarana Jaya Andira Reoputra menegaskan komitmen perusahaan untuk mendukung agenda pembangunan nasional yang telah dicanangkan pemerintahan baru.
Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas kerja keras dan komitmen seluruh tim Perumda Sarana Jaya dalam memberikan yang terbaik bagi Jakarta dan masyarakatnya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong klub sepak bola Persija Jakarta bisa berjaya di kompetisi musim depan dan terus meningkatkan prestasi.
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ratusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi dan dalam kondisi tidak sehat karena diisi oleh orang titipan yang tidak profesional.
Setelah 16 tahun hanya bergantung pada penyertaan modal APBD sebesar Rp3,15 miliar sejak 2009, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi PT Migas akhirnya mencapai BEP
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved