Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
BADAN Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang bergerak di bidang pengembangan properti dan menjalin kerja sama dengan Mabes Polri dalam memfasilitasi penyediaan hunian bagi anggota Polri dan PNS Polri.
Acara penandatanganan Memorandum of Understanding (Mou) antara Mabes Polri dan Sarana Jaya dilakukan bertepatan dengan kegiatan Rakorbin SDM – PNS Polri yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).
Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk memfasilitasi hunian yang nyaman dan prospektif bagi personel Polri dan PNS Polri.
Baca juga: Sarana Jaya dan Jakarta Tourisindo Kembangkan Properti dan Pariwisata
Kesepakatan ini juga mencerminkan komitmen Sarana Jaya bersama Polri dalam meningkatkan sinergitas yang bertujuan untuk memudahkan akses kepemilikan hunian bagi para anggota Polri khususnya di DKI Jakarta.
Dalam penandatanganan MoU yang disaksikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta seluruh jajaran dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) DKI Jakarta, Nasrudin Djoko Surjono.
Direktur Utama Sarana Jaya, Andira Reoputra, menyambut baik dengan terlaksananya MoU ini, Perumda Sarana Jaya sangat berbangga dan berterima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan Mabes Polri.
Baca juga: Sarana Jaya Menerima Kunjungan Indonesia Global Compact Network (IGCN)
“Tentunya ini merupakan kehormatan bagi Sarana Jaya sebagai Perusahaan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas memfasilitasi kepemilikan hunian yang terjangkau, layak dan nyaman, terutama bagi para anggota Polri dan PNS Polri,” ucapnya.
Selain memiliki nilai investasi yang baik, hunian yang disediakan oleh Sarana Jaya dari perspektif bisnis tentunya juga sangat potensial, karena hunian yang Sarana Jaya sediakan ini berada di lokasi-lokasi strategis dan terintegrasi yang mudah di akses dengan berbagai moda transportasi, sehingga akan memudahkan para penghuninya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari baik pekerjaan dan kegiatan lainnya.
Adapun hunian yang ditawarkan oleh Sarana Jaya sendiri terletak di dua Kawasan, yakni Nuansa Pondok Kelapa yang terdiri dari dua menara, Menara Samawa dan Menara Swasana.
Baca juga: Menkeu Kejar 5,2% lewat Bantalan Bansos hingga Insentif Gratis PPN Rumah
Sedangkan di Nuansa Cilangkap, terdapat dua menara yaitu Menara Kanaya yang telah siap huni, dan Menara Ayasa yang masih dalam tahap proses pembangunan.
Perlu diketahui, Hunian yang dikembangkan oleh Sarana Jaya memiliki berbagai macam fasilitas, mulai dari area terbuka hijau, playground, PAUD, balai warga, keamanan 24 jam, halte yang terintegrasi, dan area parkir.
Melalui MoU ini, Sarana Jaya berkomitmen dalam menyediakan hunian yang layak dan nyaman bagi para anggota Polri dan PNS Polri serta warga DKI Jakarta pada umumnya. (RO/S-4)
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
Bertempat di Sarana Square Building, Jakarta Selatan, forum ini menjadi momentum reflektif dalam merumuskan arah pembangunan kota yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Sebagai BUMD strategis, Sarana Jaya saat ini mengembangkan empat lini bisnis utama yang saling terintegrasi untuk mendorong pembangunan kota yang lebih modern dan berkelanjutan.
Berikut petikan wawancara jurnalis Media Indonesia, Mohamad Farhan Zhuhri, dengan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Andira Reoputra
Perumda Pembangunan Sarana Jaya merayakan hari jadinya yang ke-43 dengan menggelar acara syukuran bertema Menoreh Prestasi dalam Keberkahan.
PERUMDA Pembangunan Sarana Jaya mencatatkan pencapaian gemilang dengan membawa pulang dua penghargaan di ajang bergengsi Indonesia Human Capital Brilliance Award (IHCBA) 2024.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
BSKDN Kemendagri menyoroti lima pilar utama yang harus diperkuat dalam pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD)
DPRD tetap berkomitmen untuk mengawasi dan mendampingi penyelesaian persoalan ini secara objektif, profesional, dan menjunjung tinggi asas keadilan serta akuntabilitas publik.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong klub sepak bola Persija Jakarta bisa berjaya di kompetisi musim depan dan terus meningkatkan prestasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved