Menkeu Kejar 5,2% lewat Bantalan Bansos hingga Insentif Gratis PPN Rumah

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan dengan perpanjangan bantuan sosial (sosial) hingga penggratisan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas pembelian rumah di bawah Rp2 miliar hingga 2024 dapat membantu target pertumbuhan ekonomi 5,2% secara tahunan atau year on year (yoy) di tahun depan.

"Kita berharap dengan program bantuan ini bisa menambah dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,16%, sehingga tahun depan kita harapkan pertumbuhan bisa mencapai 5,24%," kata Srimul sapaan akrab Menkeu saat konferensi pers di Jakarta, Senin (6/11).

Pemerintah akan memberikan bantuan beras kepada 21,3 juta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp10,7 triliun dari September hingga Desember 2023. Ini merupakan lanjutan bantuan beras tahap I yang berlangsung dari Maret hingga Mei 2023 yang menelan anggaran Rp7,9 triliun. Sri Mulyani menuturkan bantuan ini diperlukan bagi keluarga yang membutuhkan akibat dampak kemarau panjang El Nino.

Baca juga: Daya Beli Masyarakat Menurun, Pertumbuhan Ekonomi Nasional Anjlok 4,94%

"Pada saat El Nino sudah mulai, membuat harga beras meningkat, kita kemudian memberikan bantuan beras. Ini sudah tahap kedua dimulai dari September hingga Desember," ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) penerima sembako senilai Rp400 ribu per KPM selama dua bulan dari November-Desember 2023. Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp7,52 triliun.

Baca juga: Pengamat Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Triwulan III Cukup Logis

"Jadi yang 18,8 juta KPM ini sudah ada by name by address by account number (rekening). Prosesnya diatur oleh Kementerian Sosial. Nanti ditransfer dua bulan sekaligus sebesar Rp400 ribu," terangnya.

Menkeu juga menerangkan pemerintah akan mengakselerasi program kredit usaha rakyat (KUR) dengan meminta Bank Himbara dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendongkrak penyaluran KUR yang saat ini masih melempem.

"Sekarang kami minta perbankan terutama Bank Himbara dan BPD untuk bisa mengakselersi penyaluran KUR yang sampai September baru Rp177 triliun. Kita targetkan tahun ini bisa mencapai Rp297 triliun," jelas Srimul.

Terakhir, pemerintah menanggung insentif PPN DTP untuk rumah seharga di bawah Rp5 miliar dengan ketentuan penggratisan pajak 100% sampai Rp2 miliar yang diberikan hingga Juni 2024, sementara untuk bulan Juli-Desember 2024 ditanggung 50% PPN DTP.

"Jadi dari yang kita umumkan sebelumnya insentif untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar, kita naikkan menjadi Rp5 miliar. Tapi, hanya Rp2 miliar saja yang ditanggung pemerintah pajaknya," pungkasnya. (Ins/Z-7)