Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli mendorong agar Pemprov DKI Jakarta terus melakukan sosialisasi yang masif terkait uji emisi kendaraan bermotor. Tujuannya agar masyarakat dapat menyadari bahwa melakukan uji emisi maupun perawatan kendaraan bermotor secara rutin dapat turut serta berkontribusi dalam pengurangan polusi udara.
"Ya harus sosialisasinya lebih masif lagi," kata Taufik saat dihubungi Media Indonesia, Senin (6/11).
Hal itu harus dilakukan sebab, kesadaran masyarakat memang masih rendah dalam mengurangi polusi udara. Di sisi lain, ia mendorong agar ada subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan servis kendaraan bermotor. Kondisi perekonomian sulit, sambungnya, bisa jadi salah satu penyebab pemilik kendaraan bermotor enggan melakukan servis kendaraan.
Baca juga: Denda Uji Emisi Dihentikan, Pemprov DKI sudah Koordinasi Polda Metro Jaya
"Ya bisa saja diberikan subsidi untuk servis kendaraan tapi dengan catatan sebelumnya dia sudah melakukan uji emisi dan tidak lolos. Jadi ada surat keterangannya. Siapa saja penerima subsidinya? Dia adalah yang tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai warga yang tidak mampu," kata politikus PKS itu.
Ia pun meminta Pemprov DKI berkonsultasi lebih dahulu dengan DPRD DKI Jakarta sebelum melaksanakan kebijakan agar mendapat rekomendasi dan catatan demi keberlanjutan kebijakan tersebut. Hal ini ia sampaikan kala menanggapi dihentikannya tilang uji emisi oleh Polda Metro Jaya saat baru saja tilang uji emisi di tempat dilaksanakan sehari pada 1 November lalu.
Baca juga: Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya Sepakati Razia Uji Emisi hingga Akhir Tahun tanpa Denda
Terlebih lagi, penghentian ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Pasalnya, saat pertama kali dilaksanakan pada 1 September lalu, Polda Metro Jaya juga menghentikannya saat langkah tersebut baru berjalan selama sepekan.
"Harusnya kami dilibatkan juga. Kan selama ini Pemprov DKI tidak konsultasi sama kami soal ini. Padahal kami juga bisa turut memberi masukan dari perspektif aspirasi masyarakat seperti apa. Kami juga bisa turut terjun ke lapangan memberikan sosialisasi dan edukasi," terangnya. (Put/Z-7)
SEKRETARIS Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta menaikkan dana operasional untuk RT/RW tahap I sebesar 25 persen.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara terkait persoalan dugaan beras oplos milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya.
Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menilai, faktor utama kebakaran mayoritas disebabkan oleh korsleting listrik yang diperparah oleh meningkatnya konsumsi daya saat cuaca panas.
Untuk penyintas kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, misalnya, bisa memilih rumah susun (rusun) terdekat, yakni Rusun Pasar Rumput.
Dari 62,09% ASN yang obesitas, sebesar 40,03% masuk kategori obesitas tingkat I (indeks massa tubuh/IMT 30-40) dan 22,06% obesitas tingkat II (IMT 40,1-50).
Melalui lomba ini, Kepala Dinas PPAPP, Iin Mutmainnah memotivasi anak-anak untuk terus semangat belajar dan mengembangkan potensi diri secara optimal.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.
Yuke mengatakan bahwa musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari ini dan menyebabkan korban meninggal dunia harus menjadi pelajaran yang berharga.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyatakan tindakan Satpol PP terhadap PKL dan parkir liar di Blok M sebenarnya dapat dibenarkan secara hukum, namun harus adil.
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved