Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli mendorong agar Pemprov DKI Jakarta terus melakukan sosialisasi yang masif terkait uji emisi kendaraan bermotor. Tujuannya agar masyarakat dapat menyadari bahwa melakukan uji emisi maupun perawatan kendaraan bermotor secara rutin dapat turut serta berkontribusi dalam pengurangan polusi udara.
"Ya harus sosialisasinya lebih masif lagi," kata Taufik saat dihubungi Media Indonesia, Senin (6/11).
Hal itu harus dilakukan sebab, kesadaran masyarakat memang masih rendah dalam mengurangi polusi udara. Di sisi lain, ia mendorong agar ada subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan servis kendaraan bermotor. Kondisi perekonomian sulit, sambungnya, bisa jadi salah satu penyebab pemilik kendaraan bermotor enggan melakukan servis kendaraan.
Baca juga: Denda Uji Emisi Dihentikan, Pemprov DKI sudah Koordinasi Polda Metro Jaya
"Ya bisa saja diberikan subsidi untuk servis kendaraan tapi dengan catatan sebelumnya dia sudah melakukan uji emisi dan tidak lolos. Jadi ada surat keterangannya. Siapa saja penerima subsidinya? Dia adalah yang tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai warga yang tidak mampu," kata politikus PKS itu.
Ia pun meminta Pemprov DKI berkonsultasi lebih dahulu dengan DPRD DKI Jakarta sebelum melaksanakan kebijakan agar mendapat rekomendasi dan catatan demi keberlanjutan kebijakan tersebut. Hal ini ia sampaikan kala menanggapi dihentikannya tilang uji emisi oleh Polda Metro Jaya saat baru saja tilang uji emisi di tempat dilaksanakan sehari pada 1 November lalu.
Baca juga: Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya Sepakati Razia Uji Emisi hingga Akhir Tahun tanpa Denda
Terlebih lagi, penghentian ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Pasalnya, saat pertama kali dilaksanakan pada 1 September lalu, Polda Metro Jaya juga menghentikannya saat langkah tersebut baru berjalan selama sepekan.
"Harusnya kami dilibatkan juga. Kan selama ini Pemprov DKI tidak konsultasi sama kami soal ini. Padahal kami juga bisa turut memberi masukan dari perspektif aspirasi masyarakat seperti apa. Kami juga bisa turut terjun ke lapangan memberikan sosialisasi dan edukasi," terangnya. (Put/Z-7)
Bentrokan terjadi antara satpol pp dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 2 Juli 2025. Bentrokan dipicu adanya penertiban yang menyasar pedagang.
Polemik seputar pajak hiburan untuk olahraga padel mengemuka. Masyarakat masih mempertanyakan pihak mana yang akan menanggung beban pajak tersebut.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kebijakan ini memungkinkan wajib pajak hanya membayar pokok pajak tanpa dikenai denda atau bunga keterlambatan.
Ajang lari bergengsi BTN Jakarta International Marathon (BTN Jakim) 2025 resmi digelar pada Minggu (29/6) dengan partisipasi sebanyak 31.000 pelari dari 51 negara.
Pemprov DKI Jakarta sangat tertinggal dengan daerah lain, padahal secara historis Jakarta adalah pelopor dalam kebijakan dan regulasi KTR di Indonesia.
Pajak hiburan di DKI Jakarta yang kini mencapai 40 persen dinilai sangat membebani, apalagi ditambah wacana pelarangan merokok melalui Raperda KTR.
WAKIL Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengimbau Dishub DKI Jakarta untuk tidak lagi menerima pembayaran parkir secara tunai.
Masih dibutuhkan pendekatan dan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta.
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Perlu adanya gerakan masif terkait bahaya merokok di ruang publik. DPRD akan mendorong kampanye bersama lintas sektor.
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved