Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan dirinya sudah bekerja semaksimal mungkin selama menjadi orang nomor satu di Jakarta. Ia berfokus pada tiga pekerjaan rumah yang diamanatkan Presiden Joko Widodo saat Heru dilantik oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai penjabat gubernur, yakni menyelesaikan masalah banjir, kemacetan, dan tata ruang.
Namun menurut dia, permasalahan di Jakarta tidak hanya bisa selesai jika Jakarta bertindak sendiri. Jakarta memerlukan bantuan pemerintah pusat untuk menangani tiga permasalahan tersebut. Hal itu ia sampaikan saat ditanya awak media terkait kritik Fraksi NasDem tentang kinerja Heru selama 1 tahun menjadi Pj Gubernur DKI.
"Kalau macet ya namanya pertumbuhan kendaraan lebih banyak ya. Kalau penyelesaian macet kan tidak bisa pemerintah provinsi DKI Jakarta saja. Pemerintah pusat sudah berbuat, pemda sudah berbuat ya bersama masyarakat," ujarnya di Jakarta, Minggu (15/10).
Ia pun tidak tersinggung dengan berbagai kritik yang ditujukan kepada dirinya. Ia menganggap kritik adalah salah satu elemen yang membantunya membangun Jakarta.
Baca juga: Tilang Uji Emisi Kurang Efektif, Heru Budi Akan Cari Kebijakan Lebih Baik
Di sisi lain, ia mengapresiasi kepada para legislator yang setia mengawasi jalannya program yang diimplementasikan oleh Pemprov DKI.
"Kalau ada orang yang mengkritik berarti memperhatikan saya, berarti membantu saya untuk membangun Jakarta," tuturnya.
Masa jabatan Heru sebagai Pj Gubernur DKI akan berakhir pada Senin (16/10). Namun, belum ada keputusan dari Kementerian Dalam Negeri terkait jabatan Pj Gubernur DKI.
Heru pun menegaskan, pihaknya akan menerima keputusan yang dibuat oleh Kemendagri. "Ya kalau diperpanjang ya silahkan. Kita jalankan tanggung jawab itu. Ya kalau nggak ya kembali sebagai kepala Sekretariat Presiden kan," imbuhnya.
Sebelumnya, Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta memiliki sejumlah catatan terkait kinerja Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta selama satu tahun belakangan. Kinerja Heru di Jakarta dinilai hanya sebatas formalitas dan seremoni belaka.
"Fraksi NasDem DKI menilai kinerja heru hanyalah sebatas seremoni saja dan ternyata beliau terlihat sangat gugup memimpin Jakarta," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino, Jumat (13/10).
Baca juga: Setahun Heru Budi Jabat PJ Gubernur DKI, PDIP : Lemah di Komunikasi Publik
Kegugupan Heru terlihat saat menangani kasus polusi udara. Beberapa tanggapan tidak pantas sempat keluar dari bibir Heru. Hal ini pun hanya membuat masyarakat gelisah dan tidak yakin polusi udara di Ibukota bisa dikendalikan.
Selain itu, anggota Komisi C DPRD DKI itu memandang Heru Budi juga tidak mampu menyelesaikan kemacetan di Jakarta. Justru, dia menyebut kemacetan di Ibu Kota semakin tak terkendali di masa kepemimpinan mantan wali kota Jakarta Utara itu.
Wibi juga menyoroti nasib warga Kampung Bayam kala Heru Budi menjabat. Heru gagal menjembatani warga eks gusuran Jakarta Internasional Stadium (JIS) itu menghuni Kampung Susun Bayam (KSB).
"Warga Kampung Bayam sampai dengan saat ini, hak mereka untuk menempati hunian rusun tidak diberikan, dibiarkan terlantar," ujarnya. (Z-6)
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pelantikan tersebut dilaksanakan pukul 08.00 WIB di Gedung Krida Bhakti, Sekretariat Negara, Jakarta.
Mendagri Tito Karnavian melantik Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta
Presiden Jokowi telah memberhentikan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta dan digantikan Teguh Setyabudi.
Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dan mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10) mendatang akan dihadiri oleh perwakilan negara-negara sahabat.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi terkait masa jabatannya yang akan habis pada Kamis, 17 Oktober 2024 besok.
PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) mengunci pasokan pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri 2026.
Pemprov DKI Jakarta memprediksi lonjakan kebutuhan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama telur ayam, daging, bawang merah, dan minyak goreng.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa tantangan polusi di Ibu Kota semakin kompleks, sehingga regulasi lama seperti Perda Nomor 2 Tahun 2005 sudah tidak lagi memadai.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memberikan jaminan keamanan bagi 270.000 warga Jakarta pemegang kartu Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.
Satpol PP DKI Jakarta menjangkau 178 PPKS hingga 9 Februari 2026. Penjangkauan akan ditingkatkan menjelang Ramadan demi ketertiban dan perlindungan sosial warga.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved