DPRD Depok Dorong Pemkot Bangun Infrastruktur Atasi Kekeringan

DPRD Kota Depok, Jawa Barat mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) setempat meningkatkan infrastruktur sebagai bentuk preventif dalam mengatasi kekeringan dan krisis air bersih akibat fenomena El Nino.

"Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam mencegah dampak kekeringan Infrastruktur seperti saluran drainase dan situ, membantu menyimpan dan mengalirkan air untuk kebutuhan air domestik, yang dapat mengurangi risiko kekeringan," kata anggota Komisi A DPRD Kota Depok Nurhasim, Selasa (10/10).

Nurhasim mengatakan banyak masyarakat di Kota Depok dewasa ini menderita akibat kekeringan. Terlebih di wilayah perdesaan yang minim infrastruktur. "Karena kita lihat bersama, banyak masyarakat di perdesaan menderita akibat bencana kekeringan. Dampaknya semakin parah karena kekurangan infrastruktur," ujar Nurhasim.

Pemenuhan air, kata Nurhasim, merupakan hajat hidup orang banyak, sehingga negara dalam hal ini pemerintah wajib untuk memenuhinya. Dari laporan yang masuk, sudah 5 bulan masyarakat Kota Depok mengalami krisis air bersih.

Ia menyampaikan kondisi masyarakat saat ini sedang kesulitan dalam mendapatkan air bersih. "Kesulitan air bersih tersebut terjadi akibat kemarau yang panjang sehingga sumur-sumur mereka mengering," katanya.

Akibat sumur-sumur mengering, papar dia, sebagian warga terpaksa menggunakan air kali untuk keperluan sehari-hari. "Sudah hampir 5 bulan ini warga di Kota Depok kesulitan mendapatkan air bersih. Karenanya pemerintah harus segera memproses penyaluran bantuan penyediaan air bersih untuk masyarakat terdampak dan pastikan air bersihnya segera sampai ke warga yang membutuhkan," ujar politikus Partai Golkar dari Dapil Kecamatan Tapos tersebut.

Air bersih itu, lanjutnya, sudah menjadi hal mendasar dalam kehidupan masyarakat di mana pun, sehingga pemenuhan hal tersebut menjadi hal yang mendesak. Menurut dia, berdasarkan data sementara ada sejumlah daerah di Kota Depok yang mengalami krisis air bersih, di antaranya Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cimanggis. "Bahkan warga yang tinggal di kawasan Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, Kecanatan Bojongsari, Kecamatan Limo, Kecamatan Cinere semakin hari kian meluas saja warga yang terdampak krisis air bersih," paparnya.

Untuk pemenuhan air bersih, kata Nurhasim, warga selama lima bulan pertama menyiasatinya dengan membeli air bersih. Satu galon air bersih 15 liter dibeli seharga Rp5.000. Sedangkan untuk kebutuhan mandi, cuci, dan buang air besar, warga terpaksa memanfaatkan kali dan sungai.

"Kebetulan itu daerah yang saya sebutkan tadi berada di sekitaran Kali Baru. Kalau daerah yang lain dan jauh dari Kali Baru memanfaatkan sungai besar terdekat di masing-masing daerah yang terdampak krisis air bersih," katanya.

Maka itu, pihaknya berharap bantuan dari pemerintah kota melalui dinas terkait segera diterjunkan untuk membantu dan meringankan krisis air bersih yang terjadi. "Dari laporan yang saya terima, baru pihak PMI (Palang Merah Indonesia) dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) yang sudah mengirimkan bantuan air bersih," jelas Nurhasim. (Z-2)