Mendagri Diminta Lebih Memilih Penjabat Wali Kota Bekasi yang Diusulkan DPRD

MASSA berjumlah ratusan orang dari Forum Komunikasi Intelektual Muda (Forkim) Indonesia, Ikatan Pemuda Bekasi (IPB), Himpunan Pemuda Nasional Indonesia, Parlemen Mahasiswa Bekasi (Permabes), Germasi, dan Titah Rakyat Kota Bekasi menyambangi Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (12/9).

Salah satu peserta aksi, Ketua Forkim Indonesia Mulyadi, mengatakan petahana Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dengan sengaja menyebutkan bahwa penggantinya nanti ialah Raden Muhamad Gani sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi. Hal itu diungkapkan Tri saat apel pada 5 September 2023 di hadapan para ASN Kota Bekasi.

Menurut Mulyadi, penyebutan nama oleh Wali Kota Tri itu bisa membuat kegaduhan birokrasi di Kota Bekasi karena Kementerian Dalam Negeri pun belum mengumumkan secara resmi siapa penjabat yang dipilih.

"Ini sudah melanggar etika. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga belum mengumumkan secara resmi Pj Wali Kota Bekasi, tapi Tri Adhianto yang baru menjabat Wali Kota Bekasi dengan berani menyebutkan nama tersebut. Tidak punya etika," ucap Mulyadi, Kamis (14/9).

Mulyadi mengatakan calon Pj Wali Kota Bekasi Raden Muhamad Gani mempunyai rekam jejak diduga pernah menerima 'hadiah' terkait dengan penetapan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan.

"Kami warga Kota Bekasi sepakat dengan KPK, tidak menerima pejabat yang disinyalir terlibat gratifikasi, Raden Gani Muhamad diduga menerima 'hadiah' dalam proses penunjukan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan," Ucap Mulyadi.

Oleh karena itu, sebagai perwakilan Warga Kota Bekasi, ia berharap Mendagri Tito Karnavian lebih memilih Pj Wali Kota Bekasi yang terbebas dari praktik gratifikasi dan sosok yang benar-benar paham dengan kultur Kota Bekasi.

"Kami berharap Menteri Dalam Negeri, yang terhormat Bapak Tito Karnavian, dapat memilih dan menunjuk Pj Wali Kota dari yang diusulkan pihak DPRD Kota Bekasi dan jangan menunjuk pejabat yang mempunyai track record penerima gratifikasi serta tidak paham Kota Bekasi, apalagi tidak diusulkan oleh DPRD Kota Bekasi," Harap Mulyadi. 

Seperti diketahui, DPRD Kota Bekasi telah mengirim tiga nama kepada Kemendagri, yaitu Koswara (Kadishub Provinsi Jawa Barat), Makmur Marbun (Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri), dan Kusnanto (Dirut RS Chasbullah Abdul Majid Kota Bekasi). (J-2)