Soal Polusi Udara, Pengamat Nilai Pemerintah Harus Tegas Batasi Kendaraan Pribadi

PENGAMAT tata kota Yayat Supriyatna mendorong pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah ekstrem untuk membatasi kendaraan bermotor. Sebab, kendaraan bermotor diduga menjadi penyebab utama polusi udara yang melanda wilayah Jabodetabek.

Yayat mengatakan, sesungguhnya baik pemerintah pusat dan Pemprov DKI sudah memiliki sejumlah rencana untuk mengurangi kendaraan bermotor namun hingga hari ini belum sempurna implementasinya dan bahkan ada yang belum dieksekusi.

Contohnya soal peningkatan tarif parkir yang hingga kini belum dilakukan di semua lokasi parkir.

Baca juga: Tindakan Tegas ke Penyumbang Polusi Udara Jadi Keharusan, Pemerintah juga Perlu Lakukan Ini

"Itu salah satu upayanya. Kalau tarif parkir tinggi dan terbatas, orang juga akan mikir-mikir untuk bawa mobilnya," kata Yayat dalam MRT Jakarta Fellowship Program di Transport Hub Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (30/8).

Pemprov DKI juga didorong untuk secepatnya mengeksekusi program jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) untuk membatasi kendaraan bermotor.

Baca juga: Indonesia Ikuti Langkah Tiongkok untuk Penanganan Polusi

Ia mencontohkan di Singapura, warga akan lebih memilih untuk menggunakan angkutan umum dengan tarif yang murah dan konektivitas tinggi dibandingkan harus menggunakan kendaraan pribadi yang tarif parkirnya tinggi serta dikenakan ERP di ruas-ruas jalan utamanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasional dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta Muhammad Effendi menyebut, kebijakan 'push strategy' dengan pembatasan kendaraan dan kenaikan tarif parkir yang tinggi akan efektif membuat pengendara pribadi beralih ke angkutan massal. Hal ini berdasarkan kajian dari Universitas Indonesia pada 2019 lalu.

"Kalau gedung seperti mall diminta menaikkan parkir dan mengurangi lahan parkirnya itu sebetulnya senang-senang saja. Karena mereka jadi punya tambahan space untuk retail. Pengelola gedung misal seperti GBK juga senang tidak perlu pusing-pusing mikirin bagaimana parkir mobil penuh kalau yang bawa mobil berkurang," jelas Effendi.

Sementara itu, PT MRT Jakarta juga terus berupaya merayu masyarakat agar mau beralih ke angkutan umum seperti berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyediakan angkutan pengumpan seperti dengan TransJakarta dan swasta.

"Kita dengan start up transportasi daring sistem ini sudah merambah 30 lokasi untuk menjemput warga menuju stasiun MRT. Tidak ada fee untuk kita tapi yang penting saat ini warga tidak gunakan angkutan pribadinya," kata Effendi.

Selain itu, MRT Jakarta juga bekerja sama dengan perusahaan swasta dari tenan kuliner, pusat perbelanjaan, transportasi daring, hingga bioskop untuk menghadirkan promo khusus pengguna MRT Jakarta.

"Kontribusi program-program ini pada penumpang MRT Jakarta bisa sampai 35%. Terobosan ini yang berbeda dan berhasil kita lakukan di Jakarta. Padahal saat kita belajar ke Malaysia, mereka susah sekali naikkan jumlah penumpang," imbuh Effendi. (Z-10)