Imbau ASN Beli Kendaraan Listrik, Pengamat: Terburu-buru belum Ada Evaluasi Menyeluruh

DOSEN Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Lina M Jannah menilai belum ada evaluasi menyeluruh terkait kebijakan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia khususnya di Jakarta.

Menurut Lina, wacana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mengimbau ASN DKI untuk membeli kendaraan listrik menggunakan tunjangan transportasi, terkesan terburu-buru.

"Kita bicara kemactean di Jakarta selama ini penyebabnya juga motor yang tidak terkendali," jelasnya saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (24/8).

Baca juga: ASN DKI Diminta Beli Kendaraan Listrik Gunakan Tunjangan Transportasi, Pengamat: Hal Itu Kontradiktif

"Saya melihat terburu-buru yaa, jangan gebyar kebijakan untuk sesuatu hal yang kemudian berdampak panjang," imbuhnya.

Lina mengatakan, argumen yang dilontarkan Heru terkesan tidak memiliki alasan yang jelas dengan memaksa ASN menggunakan tunjangan transportasinya.

Baca juga: Heru Gagal Lobi Pengusaha Swasta DKI untuk Lakukan WFH

"Hanya saja argumen itu adalah bentuk pemaksaan, tapi kalau saya lihat tadi tujuan awalnya tidak jelas mau dibawa kemana, jadi ini kebijakan sesaat," jelas Lina.

Lebih lanjut, Lina juga mengatakan anjuran itu juga bertentangan dengan semangat Pemprov DKI Jakarta yang sudah membangun transportasi publik seperti LRT Jakarta, MRT Jakarta dan Transjakarta.

"Kenapa sih kita tidak belajar negara yang kemudian membuat kebijakan, transportasi umumnya dibenahi. Justru kendaraan khususnya motor itu sebaiknya malah tidak menjadi hal yang prioritas," katanya.

Ia pun menduga hal ini bertujuan karena industri kendaraan listrik yang tidak laku dan memaksa warga untuk membeli kendaraan listrik tersebut.

"Iya artinya malah menambah, entah ini tujuannya kendaraan listrik yang tidak laku dan memaksa, itu lain cerita kita harus cari datanya," ucap Lina.

Selain itu, Lina juga mengatakan tidak ada hubungannya penggunaan kendaraan listrik dengan polusi udara di Jakarta yang buruk.

"Listrik sendiri aja ini juga masih make uap batu bara," ujarnya.

Tunjangan Transportasi ASN

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menginstruksikan jajarannya dapat menabungkan tunjangan transportasi. Mengingat saat ini pihaknya menerapkan kerja dari rumah (WFH).

"Kan sudah ada uang transport, dibeliin cicil dong motor listrik," ujar Heru di Gedung Blok G, Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (24/8)

Kendati demikian Heru menegaskan bahwa tidak ada paksaan agar ASN membeli kendaraan listrik. Hal ini bersifat imbauan.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengungkapkan, besaran tunjangan transportasi yang didapatkan ASN bervariasi. Tunjangan diberikan bedasarkan area kerja.

"Jadi untuk level provinsi , kemudian ada yang kota dan kecamatan kelurahan. Untuk Provinsi sekitar Rp 6,5 juta per bulan," jelasnya. (Far)