Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMPROV DKI Jakarta serius untuk menangani polusi udara dengan salah satunya secara bertahap mengganti kendaraan dinas operasional (KDO) jajaran ASN menggunakan kendaraan listrik.
Salah satunya yang sudah berjalan adalah KDO di Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Hari ini Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyaksikan langsung penyerahan aset KDO dari Badan Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) ke Dishub DKI.
Total ada 186 unit KDO roda dua bertenaga listrik yang diserahkan kepada Dishub DKI hari ini. Seluruh KDO ini akan menjadi motor patroli bagi para petugas Dishub di seluruh wilayah Ibukota.
Baca juga: Jokowi Angkat Bicara tentang Kualitas Udara Buruk di Jabodetabek
"Hari ini saya menyaksikan penyerahan 186 motor bertenaga baterai. Konten lokalnya 53,37% untuk motor. Jadi semua memenuhi syarat sesuai perintah Bapak Presiden, konten lokal yang diutamakan," kata Heru di Kantor Dishub DKI, Jl Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (11/8).
Heru menuturkan, penggantian KDO berbahan bakar fosil ke tenaga listrik merupakan amanat pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden No 7/2022.
Baca juga: Pemprov DKI Upayakan Pengurangan Polusi Udara
"Untuk pemerintah dan pemda mengadakan kendaraan yang berbasis baterai. Hari ini secara bertahap pemda lakukan itu. termasuk membantu mengurangi emisi gas buang secara bertahap," jelasnya.
Ia berharap dengan dimulainya program pengalihan kendaraan berbahan bakar fosil dari Pemprov DKI, warga akan melihat dan pelan-pelan mengikuti untuk beralih ke kendaraan listrik baik roda empat maupun roda dua.
Ia menambahkan sebanyak 186 unit motor bertenaga listrik itu dibeli dengan total harga Rp7 miliar. Pemprov DKI pun akan kembali menambah KDO roda dua bertenaga listrik hingga sebanyak 800 unit. KDP roda dua itu sudah dimodifikasi dan disesuaikan dengan standar KDO petugas Dishub seperti bercat putih dan biru, memiliki lampu sirine dan pengeras suara.
"Aksesoris semuanya komplit," imbuhnya.
(Z-9)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Dishub DKI juga menyiapkan bus pengantar atau shuttle dari kantong-kantong parkir menuju JIS.
DINAS Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melakukan inspeksi di tujuh terminal dan menemukan 243 bus tidak laik jalan.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rute khusus menuju lokasi debat ketiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024.
Hal ini terkait hasil pemantauan Dinas Perhubungan DKI di 33 lokasi check point, yang mencatat beberapa jenis pelanggaran. Salah satunya masih banyaknya ojek yang mangkal di terminal.
Ketua Umum Organda DKI Jakarta Safruhan Sinungan meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif kepada pengusaha awak angkutan umum sebab selama pandemi, angkutan umumtidak beroperasi
Menuru pengamat Intrans, Darmaningtyas, Pemerintah wajib mensubsidi layanan angkutan umum sebesar 50%. Tidak bisa kita serahkan lagi ke swasta secara murni. Mereka tetap harus disubsidi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved