Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan dicecar sekitar 20 pertanyaan saat menjalani proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri hari ini. Evaluasi itu dilakukan sehubungan dengan jabatannya sebagai PJ Gubernur DKI.
"Ya ada 20-an pertanyaan," ungkap Heru, Kamis (10/8).
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah seputar berbagai permasalahan yang ada di DKI seperti stunting, kemiskinan hingga banjir. Tidak hanya pertanyaan, para evaluator di Kemendagri juga disebutnya memberikan saran. Ia mengapresiasi saran-saran tersebut.
Baca juga : ASN DKI Jakarta bakal Work From Home Selama KTT ASEAN, Ini Alasannya
"Ada yang kasih saran. Kalau saran kita terima. Tadi juga ada saran soal kali. Jangan lupa untuk mengeruk kali-kali yang kecil-kecil di utara. Berikutnya yang rame-rame hari ini, soal ITF," terangnya.
Baca juga : Jelang Puncak KTT ASEAN, Heru Imbau Warga WFH
Dalam kesempatan tersebut, Heru pun menjelaskan alasannya tidak melanjutkan proyek ITF (Intermediate Treatment Facility) atau Fasilitas Pengolahan Sampah Terpadu Antara (FPSTA) di antaranya karena mahalnya biaya 'tipping fee'. Kemendagri pun bisa memahami hal tersebut.
"Ya mereka menyerang ke Pemprov DKI. Kan Pemda yang tahu," tandasnya. (Z-5)
Pemprov DKI akan mengenakan sanksi disiplin terhadap personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ketahuan sering dan sengaja bermain judi online.
Heru mengaku dirinya bisa fokus menjalankan tugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden usai merangkap menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta sejak 2022.
Delapan partai politik anggota KIM Plus sepakat untuk tidak lagi mengusulkan nama Heru Budi Hartono sebagai kandidat penjabat (pj) Gubernur DKI Jakarta.
Tiga nama yang paling banyak diusulkan menjadi calon Pj Gubernur DKI Jakarta yakni Teguh Setyabudi dengan 8 suara fraksi, Tomsi Tohir 7 suara dan Akmal Malik dengan 7 suara.
DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan untuk mengajukan usulan nama-nama calon Penjabat Gubernur DKI
Ada enam program yang harus berlanjut untuk mengatasi permasalahan di Jakarta di antaranya banjir, kemacetan hingga polusi.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved