Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan dicecar sekitar 20 pertanyaan saat menjalani proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri hari ini. Evaluasi itu dilakukan sehubungan dengan jabatannya sebagai PJ Gubernur DKI.
"Ya ada 20-an pertanyaan," ungkap Heru, Kamis (10/8).
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah seputar berbagai permasalahan yang ada di DKI seperti stunting, kemiskinan hingga banjir. Tidak hanya pertanyaan, para evaluator di Kemendagri juga disebutnya memberikan saran. Ia mengapresiasi saran-saran tersebut.
Baca juga : ASN DKI Jakarta bakal Work From Home Selama KTT ASEAN, Ini Alasannya
"Ada yang kasih saran. Kalau saran kita terima. Tadi juga ada saran soal kali. Jangan lupa untuk mengeruk kali-kali yang kecil-kecil di utara. Berikutnya yang rame-rame hari ini, soal ITF," terangnya.
Baca juga : Jelang Puncak KTT ASEAN, Heru Imbau Warga WFH
Dalam kesempatan tersebut, Heru pun menjelaskan alasannya tidak melanjutkan proyek ITF (Intermediate Treatment Facility) atau Fasilitas Pengolahan Sampah Terpadu Antara (FPSTA) di antaranya karena mahalnya biaya 'tipping fee'. Kemendagri pun bisa memahami hal tersebut.
"Ya mereka menyerang ke Pemprov DKI. Kan Pemda yang tahu," tandasnya. (Z-5)
Pemprov DKI akan mengenakan sanksi disiplin terhadap personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ketahuan sering dan sengaja bermain judi online.
Heru mengaku dirinya bisa fokus menjalankan tugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden usai merangkap menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta sejak 2022.
Delapan partai politik anggota KIM Plus sepakat untuk tidak lagi mengusulkan nama Heru Budi Hartono sebagai kandidat penjabat (pj) Gubernur DKI Jakarta.
Tiga nama yang paling banyak diusulkan menjadi calon Pj Gubernur DKI Jakarta yakni Teguh Setyabudi dengan 8 suara fraksi, Tomsi Tohir 7 suara dan Akmal Malik dengan 7 suara.
DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan untuk mengajukan usulan nama-nama calon Penjabat Gubernur DKI
Ada enam program yang harus berlanjut untuk mengatasi permasalahan di Jakarta di antaranya banjir, kemacetan hingga polusi.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
UU Pempda mengamanatkan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat bisa mendampingi apabila kabupaten/kota di bawahnya mengalami permasalahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved