Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan dicecar sekitar 20 pertanyaan saat menjalani proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri hari ini. Evaluasi itu dilakukan sehubungan dengan jabatannya sebagai PJ Gubernur DKI.
"Ya ada 20-an pertanyaan," ungkap Heru, Kamis (10/8).
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah seputar berbagai permasalahan yang ada di DKI seperti stunting, kemiskinan hingga banjir. Tidak hanya pertanyaan, para evaluator di Kemendagri juga disebutnya memberikan saran. Ia mengapresiasi saran-saran tersebut.
Baca juga : ASN DKI Jakarta bakal Work From Home Selama KTT ASEAN, Ini Alasannya
"Ada yang kasih saran. Kalau saran kita terima. Tadi juga ada saran soal kali. Jangan lupa untuk mengeruk kali-kali yang kecil-kecil di utara. Berikutnya yang rame-rame hari ini, soal ITF," terangnya.
Baca juga : Jelang Puncak KTT ASEAN, Heru Imbau Warga WFH
Dalam kesempatan tersebut, Heru pun menjelaskan alasannya tidak melanjutkan proyek ITF (Intermediate Treatment Facility) atau Fasilitas Pengolahan Sampah Terpadu Antara (FPSTA) di antaranya karena mahalnya biaya 'tipping fee'. Kemendagri pun bisa memahami hal tersebut.
"Ya mereka menyerang ke Pemprov DKI. Kan Pemda yang tahu," tandasnya. (Z-5)
Pemprov DKI akan mengenakan sanksi disiplin terhadap personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ketahuan sering dan sengaja bermain judi online.
Heru mengaku dirinya bisa fokus menjalankan tugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden usai merangkap menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta sejak 2022.
Delapan partai politik anggota KIM Plus sepakat untuk tidak lagi mengusulkan nama Heru Budi Hartono sebagai kandidat penjabat (pj) Gubernur DKI Jakarta.
Tiga nama yang paling banyak diusulkan menjadi calon Pj Gubernur DKI Jakarta yakni Teguh Setyabudi dengan 8 suara fraksi, Tomsi Tohir 7 suara dan Akmal Malik dengan 7 suara.
DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan untuk mengajukan usulan nama-nama calon Penjabat Gubernur DKI
Ada enam program yang harus berlanjut untuk mengatasi permasalahan di Jakarta di antaranya banjir, kemacetan hingga polusi.
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved