Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan dicecar sekitar 20 pertanyaan saat menjalani proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri hari ini. Evaluasi itu dilakukan sehubungan dengan jabatannya sebagai PJ Gubernur DKI.
"Ya ada 20-an pertanyaan," ungkap Heru, Kamis (10/8).
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah seputar berbagai permasalahan yang ada di DKI seperti stunting, kemiskinan hingga banjir. Tidak hanya pertanyaan, para evaluator di Kemendagri juga disebutnya memberikan saran. Ia mengapresiasi saran-saran tersebut.
Baca juga : ASN DKI Jakarta bakal Work From Home Selama KTT ASEAN, Ini Alasannya
"Ada yang kasih saran. Kalau saran kita terima. Tadi juga ada saran soal kali. Jangan lupa untuk mengeruk kali-kali yang kecil-kecil di utara. Berikutnya yang rame-rame hari ini, soal ITF," terangnya.
Baca juga : Jelang Puncak KTT ASEAN, Heru Imbau Warga WFH
Dalam kesempatan tersebut, Heru pun menjelaskan alasannya tidak melanjutkan proyek ITF (Intermediate Treatment Facility) atau Fasilitas Pengolahan Sampah Terpadu Antara (FPSTA) di antaranya karena mahalnya biaya 'tipping fee'. Kemendagri pun bisa memahami hal tersebut.
"Ya mereka menyerang ke Pemprov DKI. Kan Pemda yang tahu," tandasnya. (Z-5)
Pemprov DKI akan mengenakan sanksi disiplin terhadap personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ketahuan sering dan sengaja bermain judi online.
Heru mengaku dirinya bisa fokus menjalankan tugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden usai merangkap menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta sejak 2022.
Delapan partai politik anggota KIM Plus sepakat untuk tidak lagi mengusulkan nama Heru Budi Hartono sebagai kandidat penjabat (pj) Gubernur DKI Jakarta.
Tiga nama yang paling banyak diusulkan menjadi calon Pj Gubernur DKI Jakarta yakni Teguh Setyabudi dengan 8 suara fraksi, Tomsi Tohir 7 suara dan Akmal Malik dengan 7 suara.
DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan untuk mengajukan usulan nama-nama calon Penjabat Gubernur DKI
Ada enam program yang harus berlanjut untuk mengatasi permasalahan di Jakarta di antaranya banjir, kemacetan hingga polusi.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved