DLH Sebut Tipping Fee Jadi Pertimbangan Utama Pembatalan PSN ITF Sunter

WAKIL Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarjoko menegaskan tipping fee atas bea gerbang yang dikeluarkan pemerintah ke pihak pengolah sampah menjadi salah satu pertimbangan Pemprov DKI untuk menunda proyek ITF Sunter.

"Memang yang menjadi pertimbangan adalah terkait dengan kemampuan keuangan daerah, jadi ada bagian dari penyelenggaraan ITF ini yang dikhawatirkan untuk membebankan keuangan daerah terkait dengan tipping fee," ujarnya kepada awak media di gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Selasa (1/7).

Lebih lanjut, adapun tipping fee ini mempertimbangkan kemampuan skala APBD DKI.

Baca juga: Heru Tegaskan Tak Pernah Batalkan ITF

"Dikhawatirkan di kemudian hari akan membebani. Oleh karena itu, kita mengambil sebuah langkah yang memang lebih proper untuk kondisi saat ini," jelasnya.

Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah mengembangkan refuse derived fuel (RDF) yang berada di TPST Bantargebang, Bekasi Jawa Barat.

Baca juga: Eceng Gondok Jadi Masalah, 2.600 Meter Kubik sudah Diangkut dari Waduk Pluit

"Saat ini sedang mengembangkan RDF di Bantargebang, yang sekarang itu memang kita harapkan sudah mengurangi persampahan di DKI Jakarta meskipun belum bisa menyelesaikan secara tuntas," jelas Sarjoko.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menegaskan pihaknya tidak akan melanjutkan proyek pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik ITF Sunter. Ia mengatakan proyek tersebut terkendala biaya dan nilai investasi yang tinggi.

"(ITF tidak dilanjut) iya. Ya kita kan enggak sanggup ya," kata Heru pada wartawan saat meninjau Proyek RDF di Bantargebang, Jawa Barat, Selasa (27/6/2023).

Pemprov DKI Jakarta sudah mengalokasikan PMD (Penyertaan Modal Daerah) untuk pembangunan ITF Sunter, Jakarta Utara, kepada PT Jakarta Propertindo sebesar Rp 577 miliar. (Far/Z-7)