Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) memang dibatasi agar tidak bisa ditarik tunai seutuhnya.
KJP merupakan dana bantuan tunai yang pertama kali diluncurkan oleh Mantan Gubernur Joko Widodo pada 2012 silam untuk membantu peserta didik yang kurang mampu agar tetap bisa bersekolah.
"Memang itu dibatasi hanya bisa ditarik tunai berapa Rp100 ribu atau Rp150 ribu. Sisanya silahkan buat beli sepatu, untuk beli tas dengan cara digesek," kata Heru di Balai Kota, Jumat (28/7).
Baca juga: Terlibat Tawuran, KJP 2 Siswa di Johar Baru Dicabut
Heru mengatakan, pembatasan tarik tunai itu bercermin pada kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Saat awal diluncurkan KJP bisa ditarik tunai seluruhnya dan justru disalahgunakan oleh orangtua peserta didik.
Saat itu, Pemprov DKI menemukan banyak dana KJP justru digunakan orangtua peserta didik untuk keperluan pribadi yang tidak berkaitan dengan kebutuhan pendidikan.
"Karena nanti buat bayar cicilan, buat beli rokok. Jadi kita mencegah supaya tidak bisa. Kalau mau menggunakan, silahkan datang ke toko untuk beli sepatu, beli tas," tandasnya.
Baca juga: Heru Tegaskan tak Segan Cabut KJP Pelajar yang Bandel
Selain untuk membeli buku atau keperluan pendidikan lainnya, dana KJP juga bisa digunakan untuk membeli pangan murah yang disediakan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta yang disediakan secara berkala di RPTRA, taman, rusun, hingga kantor kelurahan.
1. SD/MI
2. SMP/MTs
3. SMA/MA
4. SMK
5. PKBM
Sebagai informasi, penggunaan Biaya Rutin maksimal yang dapat digunakan secara tunai ialah Rp100 ribu setiap bulannya. Sisa Biaya Rutin dan Biaya Berkala dapat digunakan secara nontunai untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik. (Z-1)
SOSIALISASI Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari sosialisasi strategis BPIP
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia merupakan langkah penting menuju pembangunan kemitraan yang lebih dinamis dan saling menguntungkan.
Aspek demografis ialah wilayah kajian yang kompleks karena di dalamnya kita berhadapan dengan jumlah, persebaran, dan perpindahan penduduk.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
MARI kita mulai dengan pertanyaan apakah mungkin ada sekolah rakyat tanpa rakyat yang menjadi subjek?
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap disalurkan pada siswa yang terdaftar di Sekolah Rakyat
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk meluncurkan program rekreasi gratis masuk Ancol bagi pelajar penerima fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP), mulai April 2025.
PEMPROV DKI Jakarta tak lagi menggunakan pemeringkatan kesejahteraan atau desil untuk menentukan warga mana saja yang bisa mendapatkan bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar Plus atau KJP Plus.
Sebanyak total 707.622 siswa di Jakarta akan menerima KJP Plus dengan rincian penerima lanjutan sebanyak 580.893 siswa dan penerima baru sebanyak 126.729 siswa.
Pencairan KJP kepada siswa-siswa yang dicoret dari daftar penerima bantuan pendidikan tersebut, dipastikan Pramono, akan dilakukan sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 H.
Syarat siswa yang masuk dalam penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus akan ditambah, yakni memiliki nilai rapor atau capaian hasil belajar dengan nilai rata-rata minimal rendah 70.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved