Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) memang dibatasi agar tidak bisa ditarik tunai seutuhnya.
KJP merupakan dana bantuan tunai yang pertama kali diluncurkan oleh Mantan Gubernur Joko Widodo pada 2012 silam untuk membantu peserta didik yang kurang mampu agar tetap bisa bersekolah.
"Memang itu dibatasi hanya bisa ditarik tunai berapa Rp100 ribu atau Rp150 ribu. Sisanya silahkan buat beli sepatu, untuk beli tas dengan cara digesek," kata Heru di Balai Kota, Jumat (28/7).
Baca juga: Terlibat Tawuran, KJP 2 Siswa di Johar Baru Dicabut
Heru mengatakan, pembatasan tarik tunai itu bercermin pada kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Saat awal diluncurkan KJP bisa ditarik tunai seluruhnya dan justru disalahgunakan oleh orangtua peserta didik.
Saat itu, Pemprov DKI menemukan banyak dana KJP justru digunakan orangtua peserta didik untuk keperluan pribadi yang tidak berkaitan dengan kebutuhan pendidikan.
"Karena nanti buat bayar cicilan, buat beli rokok. Jadi kita mencegah supaya tidak bisa. Kalau mau menggunakan, silahkan datang ke toko untuk beli sepatu, beli tas," tandasnya.
Baca juga: Heru Tegaskan tak Segan Cabut KJP Pelajar yang Bandel
Selain untuk membeli buku atau keperluan pendidikan lainnya, dana KJP juga bisa digunakan untuk membeli pangan murah yang disediakan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta yang disediakan secara berkala di RPTRA, taman, rusun, hingga kantor kelurahan.
1. SD/MI
2. SMP/MTs
3. SMA/MA
4. SMK
5. PKBM
Sebagai informasi, penggunaan Biaya Rutin maksimal yang dapat digunakan secara tunai ialah Rp100 ribu setiap bulannya. Sisa Biaya Rutin dan Biaya Berkala dapat digunakan secara nontunai untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik. (Z-1)
PT AXA Mandiri Financial Services menyalurkan lebih dari Rp250 juta surplus underwriting asuransi syariah tahun buku 2024 kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Lestari Moerdijat mendorong kesinambungan sektor pendidikan dan dunia usaha untuk menjawab tantangan sosial dan sektor ekonomi yang meningkat dalam proses pembangunan.
Insiden viral pengeroyokan guru oleh wali murid di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menjadi alarm keras darurat kekerasan di dunia pendidikan Indonesia.
PROFESI dokter sejak awal berdiri bukanlah profesi ekonomi. Ia bukan lahir dari logika pasar, tetapi dari etika pertolongan.
DUNIA pendidikan tengah sakit. Gejalanya bukan hanya kesenjangan dan kualitas yang timpang, melainkan juga kegagalan mendasar: ia tidak lagi relevan dengan denyut nadi kehidupan.
Guru kelas 1 UPTD SDN Sawah 01, Mulyani, mengungkapkan dirinya telah mengabdikan diri mengajar di sekolah tersebut selama lebih dari 30 tahun.
Pramono Anung memastikan tidak akan memangkas tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN meski pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) dan transfer ke daerah (TKD)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Try Out bagi siswa kelas XII di Jakarta Timur, Selasa (21/10).
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) pendidikan berupa Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) tahap kedua ke 707.513 penerima manfaat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap disalurkan pada siswa yang terdaftar di Sekolah Rakyat
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk meluncurkan program rekreasi gratis masuk Ancol bagi pelajar penerima fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP), mulai April 2025.
PEMPROV DKI Jakarta tak lagi menggunakan pemeringkatan kesejahteraan atau desil untuk menentukan warga mana saja yang bisa mendapatkan bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar Plus atau KJP Plus.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved