Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA Relawan pendukung bakal calon legisatif (Bacaleg) DPR RI dari PPP, Sintawati, mengumumkan bahwa mereka mengadakan acara konsolidasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel).
Konsolidasi ini bertujuan untuk memperkuat jaringan dan kerja sama para relawan. Acara ini dihadiri oleh puluhan anggota Relawan Sintawati dari seluruh Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, dan juga dihadiri bacaleg DPR darii PPP, Ir. H. Sintawati.
Selama konsolidasi, Relawan Sintawati menyampaikan visi dan misi organisasi, serta berbagi informasi mengenai program dan kegiatan yang telah mereka lakukan di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan bantuan sosial.
Baca juga: Perpanjang Masa Perbaikan Bacaleg, KPU Dinilai Kurang Sosialisasi
Mereka juga berdiskusi dan saling berinteraksi untuk memahami masalah dan kebutuhan yang ada di wilayah tersebut.
Acara konsolidasi yang dilaksanakan Jumat (14/7) menjadi salah satu langkah strategis Relawan Sintawati dalam memperluas cakupan dan dampak positifnya di wilayah DKI Jakarta.
Melalui kerja, Relawan Sintawati menyatakan hasil konsolidasi berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya membangun masyarakat yang lebih baik.
Baca juga: KPU DKI Mulai Proses Verifikasi Dokumen Bacaleg, Cek Jadwalnya di Sini
"Hari ini (Jumat/14/7/2023) adalah acara konsolidasi dengan relawan saya sendiri, Relawan Sintawati. Kita semangat berkumpul bersama, bertekad bersama. Insya Allah untuk menciptakan Indonesia lebih baik, lebih maju. Sinergi dengan Relawan Sintawati, pantang menyerah, maju terus,” ucap Ir. H. Sintawati dengan penuh antusias.
Koordinator Dapil dari Relawan SIntawati, Ahmad Soleh Bahrudin, mengucapkan terima kasih kepada semua anggota yang telah hadir dalam acara konsolidasi ini. Mereka berkomitmen untuk terus bekerja keras dalam melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.
Baca juga: Ini 18 Parpol Peserta Pemilu yang Serahkan Perbaikan Dokumen Bacaleg
"Saya Ahmad Sholeh Bahrudin, disini saya bergerak sebagai Kordapill untuk Relawan Sintawati. Malam ini mengadakan konsolidasi antara para pengurus Kecamatan di Jakarta. Harapan saya setelah pertemuan malam ini, kita semakin solid untuk memenangkan Ibu Ir. H. Sintawati," ujar Ahmad. (RO/S-4)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menunjukkan soliditas organisasi dengan sukses menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) IX,
Ketua Umum PPP Mardiono melakukan silaturahmi ke kediaman Din Syamsuddin
Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengajak Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) ikut mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi
Muhamad Mardiono mengatakan ada orang baik yang memfasilitasi rekonsiliasi PPP antara kubunya dengan kubu Agus Suparmanto.
Lebih lanjut Supratman menjelaskan bahwa Presiden Prabowo selalu mengatakan partai politik harus menyelesaikan masalahnya sendiri bila memiliki persoalan.
Supratman mengatakan, pemerintah menyerahkan PPP untuk mengurus organisasinya saat ini. Pemerintah menegaskan tidak mau ikut campur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved