Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyebutkan kegiatan Dinas Perhubungan justru kerap menimbulkan kemacetan di DKI.
Prasetyo menjelaskan hal tersebut berdasarkan Dinas Perhubungan kerap memberhentikan kendaraan seenaknya di saat kondisi lalu lintas sedang padat.
"Pak Syafrin (Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta) anggotanya di lapangan juga jangan ‘celelekan’ di lapangan. Sok cegat-cegat mobil orang. Akhirnya apa yang terjadi? macet lagi," kata Prasetyo saat memberikan sambutan dalam acara rembuk atau Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Borobudur, Kamis (6/7).
Baca juga: DPRD Dorong Pj Gubernur Semangat Benahi Kekurangan JIS
Prasetyo menjelaskan pemeriksaan surat kendaraan bisa dilakukan di beberapa titik dan dalam kondisi tertentu yang tidak memicu kemacetan. Bukan hanya itu, petugas juga diharapkan melakukan pemeriksaan dengan ramah dan humanis.
Ia juga menyinggung pihak pengembang perumahan yang kerap menutup akses jalan untuk umum yang menyulitkan kendaraan yang ingin lewat ketika kemacetan terjadi di jalan utama.
Baca juga: Dishub DKI Serap Aspirasi Penanganan Macet
"Mohon maaf mungkin di sini ada pengembang, ini seenaknya dia saja. Dia tutup (jalan) dia enggak kasih buka. Kita enggak bisa lewat. akhirnya apa yang terjadi? (Jalan) protokol lagi yang dikejar. ya macet, pak," sebutnya. (Z-7)
Dishub DKI juga menyiapkan bus pengantar atau shuttle dari kantong-kantong parkir menuju JIS.
DINAS Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melakukan inspeksi di tujuh terminal dan menemukan 243 bus tidak laik jalan.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rute khusus menuju lokasi debat ketiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024.
Hal ini terkait hasil pemantauan Dinas Perhubungan DKI di 33 lokasi check point, yang mencatat beberapa jenis pelanggaran. Salah satunya masih banyaknya ojek yang mangkal di terminal.
Ketua Umum Organda DKI Jakarta Safruhan Sinungan meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif kepada pengusaha awak angkutan umum sebab selama pandemi, angkutan umumtidak beroperasi
Menuru pengamat Intrans, Darmaningtyas, Pemerintah wajib mensubsidi layanan angkutan umum sebesar 50%. Tidak bisa kita serahkan lagi ke swasta secara murni. Mereka tetap harus disubsidi.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2024.
ERP masih kita upayakan untuk dilakukan kajian lebih lanjut terhadap sosial ekonomi.
Pendaftar diwajibkan menyiapkan persyaratan yang diperlukan, seperti melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), kartu atau bukti vaksin covid-19,
Anggaran yang dialokasikan untuk Mudik Gratis DKI yakni hanya Rp13 miliar.
Pejabat Dishub DKI Jakarta diperiksa Inspektorat dan Badan Kepegawaian DKI Jakarta karena foto-foto pamer tas mewah keluarganya.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andriano minta Inspektorat usut tuntas asal usul harta kekayaan Kabid Pengendalian dan Operasi Dishub DKI Jakarta, Massdes Arouffy.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved