Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DINAS Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengeklaim sudah berupaya mengatasi kemacetan di Ibu Kota. Meski begitu, saran dan pihak eksternal penting untuk menemukan solusi terbaik.
"Pemberlakuan strategi (selama) ini tidak selamanya dapat menekan angka kemacetan sehingga perlu usulan baru," kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam focus group discussion (FGD) di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (6/7)
Syafrin mencontohkan aneka ikhtiar seperti transportation demand management (TDM). Strategi berfokus untuk membudayakan pemakaian angkutan umum. "Dengan layanan terintegrasi dan kemudahan menggunakan angkutan umum," jelas dia.
Baca juga: Solusi Kemacetan Versi Ketua DPRD DKI Jakarta
Strategi kedua, yakni memberlakukan disinsentif parkir bagi kendaraan pribadi. Kemudian menerapkan ganjil-genap. "Perlu evaluasi kebijakan untuk meningkatkan kinerja lalu lintas Jakarta," papar Syafrin.
Syafrin mengaku kemacetan menjadi masalah utama di Jakarta. Apalagi, Jakarta menempati peringkat 29 dari 389 kota termacet di dunia berdasarkan survei TomTom Traffic Index pada 2022. Tingkat kemacetan mencapai 53%.
"Angka itu mundur dari 2021 ketika Jakarta berada di urutan 46 dengan tingkat kemacetan 34%," ujar dia.
Baca juga: Dishub DKI Perbanyak Perangkat AI Pengurai Kemacetan
Syafrin berharap FGD kali ini menelurkan kesimpulan dan langkah nyata. Apalagi, forum itu dihadiri pemangku kepentingan mulai dari akademisi, aparat keamanan, hingga pemerintah daerah.
"Tujuannya menghimpun dan mendiskusikan saran dan tanggapan untuk mempertajam implementasi penanganan kemacetan di Jakarta," ucap dia. (Z-6)
Dishub DKI juga menyiapkan bus pengantar atau shuttle dari kantong-kantong parkir menuju JIS.
DINAS Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melakukan inspeksi di tujuh terminal dan menemukan 243 bus tidak laik jalan.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rute khusus menuju lokasi debat ketiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024.
Hal ini terkait hasil pemantauan Dinas Perhubungan DKI di 33 lokasi check point, yang mencatat beberapa jenis pelanggaran. Salah satunya masih banyaknya ojek yang mangkal di terminal.
Ketua Umum Organda DKI Jakarta Safruhan Sinungan meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif kepada pengusaha awak angkutan umum sebab selama pandemi, angkutan umumtidak beroperasi
Menuru pengamat Intrans, Darmaningtyas, Pemerintah wajib mensubsidi layanan angkutan umum sebesar 50%. Tidak bisa kita serahkan lagi ke swasta secara murni. Mereka tetap harus disubsidi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved