Selidiki Kasus Pencurian 15 Juta Data Nasabah BSI, Polri: Kami Tunggu Aduan

SEBANYAK 15 juta data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) diisukan dicuri oleh kelompok hacker LockBit 3.0. Isu itu akan menjadi bahan penyelidikan Polri.

"Secara keseluruhan informasi yang sudah ada saat ini tentu saja dikembangkan seluas-luasnya oleh pihak kepolisian. Nanti menjadi bahan untuk diteliti dalam penyelidikan," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 17 Mei 2023.

Namun, Sandi mengatakan penyelidikan dilakukan setelah Polri menerima laporan polisi. Polisi masih menunggu laporan baik dari pihak BSI maupun nasabah yang merasa dirugikan.

Baca juga : Prihatin BSI Dibobol Hacker, YLKI Serukan 3 Hal Ini

"Kami masih menunggu laporan lebih lanjut supaya menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan upaya-upaya yang lain," ujar mantan Kapolres Surabaya itu.

Layanan perbankan BSI mengalami gangguan pada Senin, 8 Mei 2023. Diduga, layanan BSI mendapat serangan ransomware LockBit 3.0.

Isu serangan ransomware LockBit 3.0 terhadap layanan BSI ramai di media sosial, Twitter. Salah satunya diramaikan oleh akun bernama @darktracer_int.

Baca juga : BSI Bantah Data Nasabah Disebar ke Dark Web

"Geng ransomware LockBit mengaku bertanggung jawab atas gangguan semua layanan di Bank Syariah Indonesia. Mereka menyatakan gangguan tersebut akibat dari serangan mereka," ungkap @darktracer_int.

Permasalahan ini juga diungkap oleh pakar keamanan siber, Teguh Aprianto. Melalui akun Twitter miliknya, ia mengatakan 15 juta data nasabah BSI dicuri oleh ransomware LockBit 3.0.

"Setelah kemarin seluruh layanan @bankbsi_id offline selama beberapa hari dengan alasan maintenance, hari ini confirm bahwa mereka menjadi korban ransomware. Total data yg dicuri 1,5 TB. Diantaranya 15 juta data pengguna dan password untuk akses internal & layanan yang mereka gunakan," kata Teguh.

Belum ada pihak yang melapor ke Bareskrim Polri. Namun, BSI tengah melakukan investigasi internal dan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Baik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta instansi lainnya. (MGN/Z-4)