Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengaku terkejut atas ditunjuknya Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan menjadi Komisaris di PT LRT Jakarta.
Politikus PDIP tersebut menilai, sebagai ketua lembaga swadaya masyarakat (LSM), Azas Tigor dinilai tak konsisten. Azas Tigor hanya keras mengkritik Pemprov DKI Jakarta saat masih dipimpin mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebaliknya, saat Heru Budi Hartono menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Azas Tigor cenderung mendukung semua kebijakan Pemprov DKI.
"Saya juga agak kaget. Saya tidak tahu dasar pengangkatannya. Saya melihat yang bersangkutan bukan tipe yang konsisten dengan sikap. Apa yang diharapkan dari yang bersangkutan sehingga diangkat sebagai komisaris juga saya tidak paham," terang Gilbert saat dihubungi, Jumat (24/3).
Baca juga: Azas Tigor Jadi Komisaris PT LRT Jakarta
Tidak hanya itu, Gilbert juga memandang, Azas Tigor tak punya kecakapan dalam bidang transportasi khususnya perkeretaapian. Ia juga tak punya pengalaman khusus mengelola bisnis terkait perkeretaapian.
Padahal, LRT Jakarta membutuhkan orang-orang berpengalaman dan berkapabilitas. Terlebih, tahun ini LRT Jakarta akan memperpanjang rute hingga ke Manggarai dan akan diprediksi sebagai rute sibuk karena menuju pusat transit berbagai moda.
Baca juga: Heru Optimistis Stasiun Integrasi LRT Bakal Kurangi Penggunaan Kendaraan Pribadi
"Mengerti apa yang hendak dicapai oleh LRT, bukan sekedar komentator. LRT banyak tantangan yang harus dihadapi: lahan, sistem, integrasi antar moda, 'political will', kebijakan, dan lainnya," tuturnya.
Namun demikian, ia sebagai legislator menyadari tidak bisa mengintervensi wewenang Gubernur menunjuk direksi maupun komisaris BUMD. Akan tetapi, ia meminta, demi kemajuan BUMD DKI, komisaris pun harus memiliki kapabilitas di bidang kerja BUMD yang terkait agar bisa mencapai target kerja serta pembangunan Pemprov DKI.
"Itu wilayah gubernur, tapi pertimbangan kemampuan calon komisaris harus meritokrasi juga," imbuhnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI baru saja menunjuk Azas Tigor Nainggolan sebagai salah satu komisaris LRT Jakarta. (Put/Z-7)
Progres pembangunan LRT Jakarta Fase 1B capai 61,79 persen dan ditargetkan selesai pada kuartal kedua 2026
Dalam proyek LRT Jakarta fase 1B Stasiun Velodrome hingga Manggarai, Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran senilai Rp4,1 triliun dari APBD.
Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B ini merupakan upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan yang menjadi masalah klasik perkotaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan tarif khusus layanan Transjakarta yakni Rp1 untuk penumpang wanita, pada Hari Kartini.
DALAM rangka memperingati Hari Angkutan Nasional pada Kamis (24/4), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan kembali menggratiskan layanan transportasi umum
27 Januari 2025 akan dimulai pekerjaan pondasi untuk konstruksi Stasiun LRT Manggarai, di mana area stasiun tersebut berada di persimpangan Jalan Sultan Agung
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved