ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus menyatakan pemerintah harus bergerak cepat mencari solusi pascainsiden terbakarnya depo TBBM Pertamina di Plumpang, setelah pencopotan Direktur Aset dan Penunjang Bisnis Pertamina Dedi Sunardi, per hari ini.
Langkah penyelesaian tercepat yang harus segera dilakukan yakni penertiban lahan dan kawasan buffer zone di depo Plumpang. Itu membutuhkan pejabat direksi terkait yang berkarakter kuat, tegas, serta mampu berkomunikasi dengan handal.
Per hari ini, Dedi Sunardi dicopot. Bagi anggota DPR dari Dapil Kalimantan Utara itu, hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban publik Kementerian BUMN atas insiden terbakarnya Depo Plumpang, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pengamanan objek vital Depo Plumpang tersebut sesungguhnya bukan semata-mata tanggung jawab direksi yang bersangkutan. Melainkan korporasi secara keseluruhan dan tentunya pemerintah provinsi DKI yang seharusnya melindungi warganya.
Bagaimana pun, kata Deddy, warga lah yang menduduki lahan milik Pertamina hingga buffer zone yang sangat berbahaya. Tidak mungkin seorang pejabat tingkat direktur mampu seorang diri menyelesaikan masalah yang begitu kompleks dan sudah berlangsung puluhan tahun. Menurut Deddy, penertiban kawasan itu melibatkan ribuan rakyat hingga mafia tanah dan pengusaha besar yang semuanya bertali-temali.
“Karena itu, kami meminta agar Kementerian BUMN memilih pejabat pengganti yang memiliki karakter kuat, ketegasan, mampu melakukan kolaborasi dan sinergi dengan semua pemangku kepentingan serta kemampuan komunikasi yang handal,” kata Deddy, melalui keterangannya, hari ini.
Baginya, direktur asset yang baru nantinya harus mendapat dukungan penuh dari jajaran Direksi Holding dan Sub Holding Pertamina, mulai dari komisaris, sub holding niaga, kilang, infrastruktur dan tentunya pemerintah provinsi DKI serta lembaga penegak hukum.
Hal itu penting, kata Deddy, karena satu hingga tiga bulan ke depan adalah masa krusial untuk penertiban kawasan buffer zone yang berisiko tinggi dan seluruh lahan aset Pertamina di daerah itu.
“Direktur yang baru harus memastikan buffer zone terdampak tidak diduduki lagi oleh warga, sebab siapa yang bisa menjamin insiden yang sama tidak akan terulang lagi? Relokasi Depo TBBM Plumpang ke kawasan reklamasi New Priok akan butuh waktu 4-5 tahun, sehingga faktor risiko tetap tinggi,” kata pria kelahiran Pematang Siantar ini.
Baca juga: Dukcapil DKI Layani 377 Permohonan Dokumen Adminduk Korban Plumpang
Deddy pun meminta Kementerian BUMN segera melakukan rekrutmen direksi pengganti agar tidak kehilangan momentum. Pertamina harus segera membuat rencana penataan kawasan itu, melobi Kementerian PUPR dan Gubernur DKI Jakarta untuk relokasi warga.
“Relokasi itu bisa dilakukan baik di lahan aman milik Pertamina, atau lahan lain yang disiapkan pemerintah. Tidak mungkin hanya Pertamina sendiri yang menyelesaikan masalah ini,” ungkap Deddy.
Deddy juga berharap agar momentum ini digunakan sebaik-baiknya untuk penataan di lahan-lahan berisiko lainnya milik Pertamina, baik itu Depo TBBM ataupun Kilang.
“Saya kira tidak mungkin Pertamina melepas begitu saja lahan milik negara yang dikuasainya, itu akan jadi preseden sangat buruk bagi aset lain milik negara, BUMN bahkan milik privat di seluruh Indonesia,” tegas Deddy.
Hal itu juga tidak adil bagi rakyat yang taat hukum, yang tidak mau menduduki tanah yang bukan haknya.
“Segeralah merekrut direktur baru, time is crucial. Direktur utama Pertamina juga harus memastikan roadmap penataan dan kolaborasi antar sub holding yang saling terkait,” pungkas Deddy. (RO/S-2)
