Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengangkat
beberapa purnawirawan jenderal TNI dan Polri menjadi komisaris dan badan pengawas pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jakarta Raya Muhamad Alipudin mengapresiasi langkah pergantian
petinggi BUMD DKI Jakarta itu.
"Langkah pergantian petinggi BUMD DKI Jakarta itu sudah tepat untuk
penyegaran. Namun kami menyarankan pergantian itu diisi oleh orang-orang profesional, sehingga bisa menopang dunia bisnis," kata Muhamad Alipudin dalam siaran pers, Senin (13/2).
Dia mengatakan pertimbangan profesional harus menjadi kriteria yang utama dalam pengangkatan komisaris dan badan pengawas BUMD
DKI Jakarta. "Penyegaran harus diisi oleh orang-orang profesional di
bidang yang sesuai dengan lini bisnis BUMD karena kriteria itu yang
dibutuhkan untuk bisa meningkatkan kinerja BUMD DKI Jakarta."
Alipudin menyayangkan apabila komisaris dan badan pengawas BUMD DKI
Jakarta diisi oleh orang-orang yang kurang tepat. "Jika penyegaran itu
kemudian sembarangan maka target perbaikan kinerja BUMD DKI Jakarta akan sulit tercapai."
Adapun sejumlah purnawirawan jenderal TNI dan Polri yang menjadi
petinggi BUMD DKI Jakarta, di antaranya Letjen TNI (Purn)
Dodik Widjanarko sebagai Komisaris Utama PT MRT Jakarta, Irjen
(Purn) Bambang Kristiyono sebagai Komisaris PT MRT Jakarta, Irjen
(Purn) Luky Arliansyah sebagai Komisaris PT Transportasi Jakarta, Mayjen TNI (Purn) Suko Pranoto sebagai Ketua Dewan Pengawas Pasar Jaya, dan Komjen (Purn) Suhardi Alius sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol. (N-2)
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
KPK mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan iklan dengan modus pinjam bendera. Dua saksi diperiksa untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk aliran dana terkait BUMD,
Azis mengungkapkan bahwa Pemerintah akan segera mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD ke DPR RI
UPAYA mendorong transformasi pertanian berkelanjutan terus diperkuat melalui sinergi antara badan usaha milik daerah (BUMD) dan sektor swasta.
Pemkab Pringsewu memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui peran BUMD untuk mendorong sistem yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Layanan pelaporan pendatang sebenarnya telah dibuka sejak 25 Maret 2026 di seluruh titik layanan Dukcapil, mulai dari tingkat Suku Dinas, kecamatan, hingga kelurahan.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perpustakaan daerah.
Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak menjadi kendala bagi Pemprov DKI. Menurutnya, Jakarta telah memiliki kesiapan birokrasi.
Ia mengakui, persoalan sampah sempat terjadi menjelang Lebaran, dipicu gangguan di zona pengolahan di TPST Bantargebang.
Ia menegaskan jika tidak diawasi dengan baik peredaran obat ini berisiko memicu resistensi anti mikroba yang berdampak luas bagi kesehatan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved