Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengangkat
beberapa purnawirawan jenderal TNI dan Polri menjadi komisaris dan badan pengawas pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jakarta Raya Muhamad Alipudin mengapresiasi langkah pergantian
petinggi BUMD DKI Jakarta itu.
"Langkah pergantian petinggi BUMD DKI Jakarta itu sudah tepat untuk
penyegaran. Namun kami menyarankan pergantian itu diisi oleh orang-orang profesional, sehingga bisa menopang dunia bisnis," kata Muhamad Alipudin dalam siaran pers, Senin (13/2).
Dia mengatakan pertimbangan profesional harus menjadi kriteria yang utama dalam pengangkatan komisaris dan badan pengawas BUMD
DKI Jakarta. "Penyegaran harus diisi oleh orang-orang profesional di
bidang yang sesuai dengan lini bisnis BUMD karena kriteria itu yang
dibutuhkan untuk bisa meningkatkan kinerja BUMD DKI Jakarta."
Alipudin menyayangkan apabila komisaris dan badan pengawas BUMD DKI
Jakarta diisi oleh orang-orang yang kurang tepat. "Jika penyegaran itu
kemudian sembarangan maka target perbaikan kinerja BUMD DKI Jakarta akan sulit tercapai."
Adapun sejumlah purnawirawan jenderal TNI dan Polri yang menjadi
petinggi BUMD DKI Jakarta, di antaranya Letjen TNI (Purn)
Dodik Widjanarko sebagai Komisaris Utama PT MRT Jakarta, Irjen
(Purn) Bambang Kristiyono sebagai Komisaris PT MRT Jakarta, Irjen
(Purn) Luky Arliansyah sebagai Komisaris PT Transportasi Jakarta, Mayjen TNI (Purn) Suko Pranoto sebagai Ketua Dewan Pengawas Pasar Jaya, dan Komjen (Purn) Suhardi Alius sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol. (N-2)
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Pembentukan BUMD juga lebih efektif dalam mengentaskan permasalahan parkir liar yang masih menjamur di Jakarta.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpotensi menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah mandiri secara fiskal.
Pentingnya pembinaan dan pengawasan yang ketat agar keberadaan BUMD tidak menjadi beban fiskal daerah.
PAM Jaya secara berkala melakukan pengecekan kualitas air Water Purifier melalui uji laboratorium, memastikan standar air siap minum tetap terjaga.
Pascanormalisasi, pemerintah juga harus pemulihan ruang terbuka hijau yang rusak akibat infrastruktur
Hal tersebut dijalankan untuk menunjang kebijakan program TransJabodetabek yang menghubungkan wilayah sekitar Jakarta seperti Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang.
Nantinya BUMD-BUMD di Jakarta akan berbagi ilmu atau pengetahuan mengenai pengelolaan infrastruktur berdasarkan pengalaman mengerjakan pembangunan di Jakarta agar bisa diterapkan di IKN.
Wibi mengimbau kepada seluruh warga yang nantinya memanfaatkan CFN agar tertib dan menjaga lingkungan saat kegiatan berlangsung.
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
JFF 2025 juga menjadi tonggak menuju perayaan 500 tahun Jakarta, sekaligus bagian dari upaya mewujudkan salah satu dari 20 kota global terdepan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved