Rabu 08 Februari 2023, 13:15 WIB

Heru Sebut Penerapan ERP Butuh Proses Panjang

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Heru Sebut Penerapan ERP Butuh Proses Panjang

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Sejumlah kendaraan bermotor melintas di bawah Alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta (9/1/2023).

 

PENERAPAN kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) hingga kini masih dalam tahap kajian. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasi terkait wacana kebijakan dalam mengatur kepadatan lalu lintas di Jakarta.

“Rencana implementasinya masih butuh waktu panjang, aturannya pun masih dalam proses kajian. Silakan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasinya,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dalam keterangan resmi di Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menambahkan pihaknya masih mengkaji penerapan ERP ini, khususnya untuk melihat kesiapan fasilitas transportasi publik di Jakarta. Tentunya, juga dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari komunitas transportasi dan masyarakat.

“Kajian penerapan ERP yang sedang dilakukan bertujuan untuk mengurai titik-titik kemacetan di Jakarta dengan cara memindahkan pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi publik. Oleh karena itu, kami memastikan kesiapan layanan dan infrastruktur transportasi publik di Jakarta,” terang Syafrin.

“Kami juga secara rutin mensosialisasikan kajian penerapan ERP ini kepada seluruh stakeholder dan elemen masyarakat termasuk komunitas transportasi, seperti asosiasi angkutan online untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan jika kebijakan ERP ini diterapkan,” kata Syafrin.

Dalam satu tahun (2018-2019), BPS DKI Jakarta mencatat, jumlah kendaraan bermotor, seperti sepeda motor di Jakarta bertambah sekitar 5,3%. Jika tidak dilakukan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor, tidak menutup kemungkinan semakin tinggi tingkat kemacetan yang mengakibatkan semakin meningkatnya polusi udara di Jakarta.

Di samping itu, peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta berdampak pada jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 8.000 kecelakaan pada 2020 melansir data Kantor Kepolisian Republik Indonesia yang dikeluarkan 2021. Sekitar 60% kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor.

Selain mengendalikan lalu lintas, penerapan ERP merupakan salah satu cara untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi polusi udara, meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di Jakarta.

"Namun demikian, kami tetap memerlukan masukan dari para pihak dan penerapannya masih butuh waktu yang panjang," tegas Syafrin. (OL-17)

Baca Juga

MI/Vicky Gustiawan

Juru Parkir Liar Semakin Marak, Dishub Depok Tak Tegas

👤Kisar Rajaguguk 🕔Kamis 23 Maret 2023, 19:32 WIB
Parkir liar di kota Depok semakin marak dan menimbulkan kemacetan. Dishub Kota Depok dinilai kurang tegas mengatasi maraknya parkir liar...
Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta

Heru Optimistis Stasiun Integrasi LRT Bakal Kurangi Penggunaan Kendaraan Pribadi

👤Kautsar Widya Prabowo 🕔Kamis 23 Maret 2023, 19:19 WIB
Heru telah menginstruksikan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur untuk menyosialisasikan pembangunan...
BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/RUSMAN

Jokowi Larang Pejabat Adakan Bukber, DKI : Ancaman Covid Masih Ada, Kita Ikuti Pusat

👤Mohamad Farhan Zhuhri 🕔Kamis 23 Maret 2023, 17:56 WIB
"Ya ikuti kebijakan pemerintah kan covid masih ada, apa namanya dampak ataupun ancaman covid masih ada. Kita ikuti supaya masyarakat...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya