Jumat 03 Februari 2023, 20:49 WIB

Tokoh Muda NU Dukung Pengemudi Angkutan Online Tolak Rencana Penerapan ERP

Widhoroso | Megapolitan
Tokoh Muda NU Dukung Pengemudi Angkutan Online Tolak Rencana Penerapan ERP

HO
Pengemudi angkutan online menolak rencana kebijakan ERP di Jakarta.

 

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau kebijakan jalan berbayar di sejumlah ruas di kawasan metropolitan. Kebijakan ini diambil dalam upaya mengurangi kemacetan lalu lintas di ibu kota,

Namun, rencana penerapan ERP ini dinilai akan memberatkan para pengemudi angkutan online, baik taksi maupun ojek online. Sekretaris Jenderal Perkumpulan Armada Sewa Indonesia (PAS Indonesia), Wiwit Sudarsono menyampaikan keberatannya atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait rencana penerapan jalan berbayar atau ERP.

Penolakan ini didukung tokoh masyarakat yang juga pemerhati sosial sekaligus Ketua NU PC Jakarta Pusat, Syaifuddin, ME. Menurutnya, kebijakan itu akanb sangat merugikan pengemudi angkutan online.

"Saat ini pengemudi taksi online sudah dirugikan dengan kebijakan ganjil genap, serta belum adanya penyesuaian tarif angkutan online terdampak kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak). Dan sekarang akan dibatasi lagi dengan kebijakan jalan berbayar atau ERP," kata Syaifuddin yang juga pembina paguyuban pengemudi ojol GS-One dalam keterangan yang diterima, Jumat (3/2).

Kebijakan ERP, lanjut Syaifuddin, otomatis akan mengurangi pendapatan para pengemudi angkutan online. Hal ini dimungkinan karena pengguna transportasi online, baik ojek online maupun taksi online akan berkurang karena ada beban biaya tambahan harus yang mereka keluarkan.

Untuk itu, Syaifuddin meminta agar rencana penerapan ERP dibatalkan. Ia meminta Pemprov DKI mencari cara lain untuk menanggulangi kemacetan di Ibu Kota.

"Atas dasar empati kepada segenap para pengemudi angkutan online, baik ojek online dan taksi online, saya mengharapkan Pemprov DKI membatalkan rendana kebijakan yang tidak populer tersebut dan mencari cara lain untuk menanggulangi kemacetan di DKI," tandasnya.

Kecaman terhadap rencana kebijakan ERP juga datang dari sejumlah pihak seperti dari pengamat kebijakan publik Amir Hamzah. Ia menilai  kebijakan ERP ini hanya melahirkan diskriminasi karena jalan–jalan itu nantinya hanya bisa dilalui mereka yang mampu bayar.

"Orang yang tidak mampu bayar tidak bisa melintas di jalan jalan umum itu. Ini betul-betul diskriminasi ekonomi," jelasnya.an kemacetan saja. Artinya pada ruas jalan tertentu yang tidak berlaku ERP akan terjadi kemacetan lebih parah karena menjadi muara pengemudi kendaraan yang menghindari jalur ERP. (RO/OL-15)

Baca Juga

MI /ADAM DWI

Ancol Beri Tiket Masuk Gratis Selama Bulan Puasa

👤Basuki Eka Purnama 🕔Rabu 22 Maret 2023, 05:00 WIB
Tiket gratis untuk masuk ke kawasan Taman Impian Jaya Ancol tanpa kendaraan itu berlaku saat menjelang buka puasa, yaitu pukul 17.00 hingga...
dok.ant

Tinjau Bencana Empang, DPRD Kota Bogor minta Relokasi Segera Dilakukan

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 21 Maret 2023, 22:05 WIB
BENCANA longsor di Kelurahan Empang sebagai pengingat kepada Pemkot dan DPRD Kota Bogor untuk bisa mengambil langkah pencegahan lebih dini...
Dokumentasi pribadi.

Siam Indo Ramaikan Pameran Arsitektur Arch:Id di BSD

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 21 Maret 2023, 21:50 WIB
PT Siam-Indo Gypsum Industry dan PT Siam-Indo Concrete Products berkolaborasi dengan SCG CBM (Cement-Building Materials) Indonesia...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya