Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KONTRAK pengelolaan air bersih antara Pemprov DKI Jakarta dengan dua perusahaan swasta Palyja dan Aetra selesai bulan depan. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun meyakini PAM Jaya sudah siap untuk mengambil alih pengelolaan air di Ibukota.
"Langsung diambil alih oleh PAM 100%," kata Heru di Balai Kota, Rabu (11/1).
Heru mengatakan, persiapan yang dilakukan oleh PAM Jaya pun sudah cukup matang untuk melakukan pengelolaan air bersih dari swasta. "1 Februari ya, itu kan sudah berlangsung dari 2022 dan sudah dibahas juga, enggak masalah," ujarnya.
PAM Jaya, lanjut Heru, sudah melakukan perekrutan terhadap mantan karyawan Palyja sebagai persiapan pengelolaan air bersih tersebut dari swasta. Selain itu, untuk persiapan teknis dan infrastruktur, PAM Jaya telah bekerja sama dengan swasta, PT Moya, untuk sisi produksi.
Baca juga: Update 10 Januari 2022: 124 Kasus Covid-19 Terdeteksi di Jakarta
"Ya infrastruktur airnya, pipa segala macam, itu kewenangan, kewajiban, dari PT Moya ya. nanti detailnya tanya sama PAM," tegasnya.
Sebelumnya, di era Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Pemprov DKI Jakarta menegaskan tidak lagi memperpanjang kontrak kerja sama dengan swasta. Anies memerintahkan PAM Jaya untuk mempersiapakan mengambil alih pengelolaan air bersih. (OL-4)
Pemprov DKI juga mulai mengandalkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Terkait dukungan anggaran, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D mendukung segala kajian dan rencana yang memiliki dampak positif untuk masyarakat luas.
Skema kerja sama dengan pengembang di sepanjang trase akan mempermudah pengembangan MRT, terutama dalam pengelolaan TOD dan pembiayaan proyek.
Menurutnya, saling bantu antara daerah ini perlu dilakukan guna memudahkan menyelesaikan sebuah permasalahan.
Letaknya yang strategis di samping JIS menjadikannya salah satu titik potensial untuk pengembangan wisata urban di Jakarta Utara.
Menurut Pramono, dengan dukungan konektivitas tersebut, penyelenggaraan kegiatan berskala besar di JIS dan Ancol akan lebih mudah dijangkau masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 penjabat kepala daerah
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved