Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai perlunya menambah satuan petugas (satgas) pengawas APBD di lingkungan DKI Jakarta.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut saat ini pihaknya menempatkan dua orang satgas pengawas yang masing-masing mengawasi APBD dan BUMD DKI.
Penambahan direncanakan sebanyak satu orang untuk mengawasi APBD DKI. Sebab, alokasi anggaran dalam APBD DKI merupakan yang terbesar. Sehingga, butuh kerja ekstra untuk mengawasinya.
Baca juga: APBD Mengendap di Bank, Presiden Tegur Kepala Daerah
"Tahun depan, kami ingin menugaskan tidak hanya 1 satgas di DKI. Dengan strategisnya Pemprov DKI dan besarnya anggaran, kami akan menugaskan tiga satgas khusus untuk DKI. Kalau provinsi lain cukup satu," ujar Alexander dalam rapat koordinasi di Balai Kota DKI, Kamis (15/12).
Menurutnya, berkat pengawasan tersebut, KPK bisa mengungkap berbagai kasus korupsi di lingkungan Pemprov DKI, termasuk menyangkut BUMD. Salah satunya adalah kasus pembelian lahan di Munjul, Jakarta Utara, yang melibatkan mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
Baca juga: Penghasilan ASN DKI Tinggi, KPK Minta Jangan Korupsi
Selain itu, KPK juga mengungkap kasus korupsi pembelian lahan di Cengkareng yang dilakukan oleh SKPD. "Baru beberapa tahun terakhir kami tindak lanjuti info masyarakat dan fantastis. Kerugian pengadaan tanah Munjul Rp150 miliar," jelasnya.
"Keluar uang dari Pemprov DKI APBD atau lewat BUMD-nya, Rp150 miliar dan ada yang lain. Tanah di Rorotan dan mungkin pembelian tanah di Cengkareng Rp1 triliun lebih mungkin. Uang keluar tapi tidak dapat tanahnya. Ini sesuatu luar biasa sekali," imbuh Alexander.
Dia pun meminta kerja sama pengawasan anggaran dengan semua pihak, termasuk DPRD DKI sebagai legislatif. "Ini jadi perhatian kita semua. Kalau hanya berharap dari kami, perlu waktu lama untuk perbaiki tata kelola pemerintah, terutama soal keuangan. Perlu kerja sama antara ekskutif dan legislatif," tutupnya.(OL-11)
Kebijakan itu dinilai sesat pikir, kontraproduktif dengan strategi transportasi berkelanjutan, sekaligus merugikan perekonomian regional.
Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian.
DPRD Provinsi DKI Jakarta Basri Baco mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang telah melantik sebanyak 2.703 orang Tahap I 2024 sebagai PPPK
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berbincang dengan orang tua peserta didik saat program pemutihan ijazah.
Pansus beserta Dinas Pendidikan DKI Jakarta sedang membahas tentang mutu pendidikan. Semua bersepakat agar mutu pendidikan di Jakarta semakin baik.
Sebanyak 48 anak usia SD hingga SMP di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakarta Barat, dilaporkan putus sekolah.
Sejumlah barang bukti diketahui menghilang di rumah dinas eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (27/8).
Penyidik KPK menyita satu unit mobil Toyota Alphard dari rumah Noel dari hasil penggeledahan.
Penyidik KPK menemukan empat unit ponsel yang disembunyikan di plafon rumah Immanuel Ebenezer alias Noel
Akankah kasus ini juga menjadi titik kebangkitan KPK dalam memberantas korupsi dengan menindak pihak-pihak lain maupun menuntaskan kasus-kasus lain?
Asep mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus ini merupakan hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved