Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
RESTORASI Tugu Monumen Nasional (Monas) untuk pembersihan dengan cara 'memandikan' dibutuhkan biaya relatif besar berkisar Rp10 miliar-Rp18 miliar. Ini karena tugu simbol DKI Jakarta itu kini terlihat kusam. Apalagi terakhir kali Monas 'dimandikan' pada 2014 atau sekitar delapan tahun silam
Itu dikatakan Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas, Isa Sarnuri, di Jakarta, Minggu (11/12). "Program untuk 'memandikan' Tugu Monas sudah sangat mendesak," ungkap Isa.
Karena kendalanya menyangkut biaya, lanjut Isa, pihaknya berencana membersihkan Tugu Monas tahun depan dengan menggunakan dana dari koefisien lantai bangunan (KLB) atau corporate social responsibility (CSR). Pembersihan tugu Monas bersejarah sebagai peringatan setinggi 132 meter di Jakarta Pusat itu membutuhkan biaya relatif besar mencapai Rp10 hingga Rp18 miliar.
Namun biaya itu belum termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD DKI TA) 2023. "Kalau untuk anggaran APBD DKI tahun anggaran 2023 memang belum ter-cover karena memerlukan biaya yang cukup besar. Namun untuk pelaksanaannya nanti dimungkinkan menggunakan sumber dana seperti SP3L, KLB, dan CSR. Itu yang sedang kami usahakan," ujar Isa.
Sebelumnya, Pemprov DKI berencana menganggarkan dana pembersihan Tugu Monas pada 2023. Rencana itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI saat itu, Ahmad Riza Patria.
Riza mengutarakan, biaya pembersihan Tugu Monas baru akan dianggarkan pada APBD DKI TA 2023. "Program yang butuh anggaran besar itu perlu pembahasan dengan perencanaan matang dan tahapan, tidak serta merta langsung dilaksanakan. Jadi ada prosesnya," ujar Riza. (OL-14)
PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) mengunci pasokan pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri 2026.
Pemprov DKI Jakarta memprediksi lonjakan kebutuhan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama telur ayam, daging, bawang merah, dan minyak goreng.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa tantangan polusi di Ibu Kota semakin kompleks, sehingga regulasi lama seperti Perda Nomor 2 Tahun 2005 sudah tidak lagi memadai.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memberikan jaminan keamanan bagi 270.000 warga Jakarta pemegang kartu Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.
Satpol PP DKI Jakarta menjangkau 178 PPKS hingga 9 Februari 2026. Penjangkauan akan ditingkatkan menjelang Ramadan demi ketertiban dan perlindungan sosial warga.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved