Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENCOPOTAN jabatan yang dilakukan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terhadap Marullah Matali dari posisi Sekretaris Daerah menuai kritik dari berbagai pihak.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan Heru memimpin Jakarta dengan ugal-ugalan salah satunya sering gonta-ganti pejabat daerah.
"Dan orang-orang kepala daerah yang lama itu pasti dihajar, pasti diberhentikan, pasti dicopot, pasti disingkirkan," ujarnya saat dihubungi, Senin (5/12).
Hal itu menurut Ujang tidak baik pada kondisi politik di Jakarta. Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) juga menyayangkan pencopotan Marullah dari posisi Sekda yang merupakan asli putra daerah.
"Dimana Marullah anak betawi asli yang diangkat pada zaman anies, karena dianggap orangnya anies, karena dianggap orang yg tidak sepakat dengan heru dan kelompoknya, maka disikat, maka dihabisi, maka diganti," jelasnya.
"Makanya wajar jika forkabi protes dengan kebijakan Heru yang semena-mena itu," imbuh Ujang.
Karena itu, ia menilai sudah sewajarnya Forkabi marah dengan pencopotan Marullah. Perlu ada penjelasan lebih rinci mengenai arah keputusannya ini agar bisa menenangkan Forkabi.
Baca juga: Pemprov DKI Persiapkan Acara di Malam Pergantian Tahun
"Saya sih melihat wajar orang-orang Forkabi itu memprotes kebijakan heru yang ugal-ugalan yang tanpa arah yang tak jelas arahnya ke mana," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Abdul Ghoni geram dengan keputusan Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono mencopot Marullah Matali dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI. Ia menyebut masyarakat Betawi kecewa dengan Heru.
Dengan mencopot Marullah, berarti Heru tidak menghargai anak Betawi. Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI ini menilai seharusnya Heru tak boleh semena-mena dalam mengambil keputusan.
“Saya sebagai putra Betawi dan juga Ketua Umum Forkabi kecewa sama Heru. Heru tidak boleh semena-mena. Harus ada etika. Saya tersinggung,” ujar Ghoni dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (4/12).
Menurutnya, sejak era Gubernur-gubernur sebelumnya, seperti Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Djarot Syaiful Hidayat Hingga Anies Baswdan jabatan Sekda selalu diisi oleh putra Betawi. Dengan mencopot Marullah, Heru disebutnya telah membuat ketegangan di tingkat masyarakat.
“Heru harusnya punya etika dan tata krama. Ini sama saja, Heru tak memiliki etika dan tata krama. Menjadikan Uus (Kuswanto) Plt Sekdaprov itu tak beretika,” ucapnya.
Terlebih lagi, Heru menjadi Gubernur bukan karena dipilih masyarakat melainkan oleh Presiden. Karena itu, ia tak menerima Marullah dicopot sebagai Sekda dengan alasan apapun.
“Ini merupakan penghinaan bagi warga Betawi. Sejak dulu enggak ada tuh, Gubernur DKI mengganti Skedaprov dengan Pelaksana tugas (Plt). Rusak. Saya tersinggung,” pungkasnya. (OL-4)
Dengan keputusan tersebut, Cheka Virgowansyah kembali ditetapkan sebagai Penjabat Wali Kota Tasikmalaya untuk satu tahun ke depan hingga 14 November 2024.
Pj bupati diminta memastikan keamanan menjelang akhir tahun. Selain itu dapat menjaga harga bahan pokok tidak naik tinggi dan tetap terkendali.
Saat ini warga Parung Panjang sangat membutuhkan kehadiran pemerintah dan isu truk tambang tentu memerlukan penanganan yang tepat.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 penjabat kepala daerah
Orang nomor satu di Jawa Barat itu pun sempat blusukan menyusuri gang Kampung Babakan Ampera yang dihuni 1.327 Kepala Keluarga (KK
Setelah kasus itu mencuat, Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharudin mengatakan Mendagri menghubungi Sugianto.
PENJABAT Wali Kota Sorong Septinus Lobat melakukan kunjungan silaturahim sekaligus buka puasa bersama di Masjid At-Taqwa Remu Kota Sorong dalam rangka Safari Ramadan, kemarin.
Bawaslu menolak semua keberatan yang diajukan pasangan Denny Indrayana-Difriadi terhadap kandidat incumbent di Pilkada Kalimantan Selatan.
KEPALA Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono, layak ditunjuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan pada Oktober nanti.
"Pak Anies sudah pasang standar yang sangat tinggi sebagai pemimpin Jakarta, kerja-kerjanya dicintai warga," ujarnya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved