Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berjanji akan mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 pada 28 November mendatang.
Heru mengatakan saat ini pihaknya bersama Dewan Pengupahan masih mempertimbangkan angka UMP dari usulan yang diajukan baik oleh asosiasi pengusaha (Apindo), Kadin, hingga buruh.
"Ya lagi dihitung. Bisa sebelum 28 November tapi bisa juga pas 28 November," kata Heru di Balai Kota, Kamis (24/11).
Baca juga: Tuntutan Buruh, UMP di Jakarta Naik Jadi Rp5,13 Juta
Ditemui terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, pihaknya menggunakan angka UMP 2022 dari versi SK Gubernur No 1517 tahun 2021 tentang UMP 2022 untuk menjadi dasar penghitungan UMP 2023.
SK gubernur tersebut adalah SK gubernur yang merevisi UMP sebelumnya dari Rp4,45 juta menjadi Rp4,6 juta. SK gubernur tersebut ditandatangani oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Kita kemarin sudah sepakat di dalam sidang Dewan Lengupahan bahwa baseline untuk penetapan ump itu adalah SK 1517," kata Andri di Balai Kota. (OL-16)
Meskipun Jawa merupakan pusat ekonomi Indonesia, sebagian besar UMP terendah justru terdapat di pulau ini.
Kaum buruh menilai kenaikan UMP di Ibu Kota tidak sesuai dengan kenaikan harga sejumlah bahan pokok.
Kenaikan UMK terendah mencapai 0,58% dan yang tertinggi 0,97%.
Angka 15% didapat dari nilai pertembuhan ekonomi dan inflasi tahun berjalan serta prediksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun depan.
Saat ini, kabupaten dan kota di Jawa Barat sedang menggelar perumusan rekomendasi UMK 2024 untuk diajukan ke Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Hasil penghitungan, secara nominal, UMK 2024 di Kota Sukabumi diusulkan naik sebesar Rp86.624.
Kondisi upah riil para pekerja maupun buruh menurun tajam sejak 2015. Hal tersebut dimulai ketika pemerintah mengganti formula penghitungan pengupahan melalui PP 78/2015 tentang Pengupahan.
Pemerintah bakal memanggil pelaku usaha di sektor industri padat karya dalam waktu dekat. Itu dilakukan untuk membahas mengenai kondisi industri terkait.
Kondisi ekonomi yang tidak menentu harus segera direspons dengan tepat oleh pemerintah, sehingga tidak berdampak lebih buruk lagi terhadap nasib para pekerja.
Wapres Ma'ruf Amin jamin dana pekerja di Tapera akan aman
Upah pekerja saat ini masih jauh dari angka layak sehingga jika harus dipotong 2,5 % maka pkerja akan semakin miskin dan tidak bisa memenuhi biaya hidup.
Tidak ada jaminan gaji karyawan swasta yang dipotong sebesar 3% yang dibayarkan 0,5% oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung pekerja bisa mendapatkan rumah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved