Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jakarta Selatan (Jaksel) membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait sebagai wujud komitmen dalam mengupayakan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
"Dalam pencegahan ini, kami berkolaborasi dengan beberapa stakeholders," kata Ketua Bawaslu Jaksel Muchtar Taufiq dalam sambutannya Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu di Jakarta, Kamis (24/11).
Dia menyebutkan contoh kolaborasi pencegahan pelanggaran pemilu itu diantaranya melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif melalui Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di 10 kecamatan yang bekerja sama dengan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jaksel dan Pemerintah Kota Jaksel yang diwakili oleh Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin.
"Bersama Pak Wali (Kota Jaksel), Kesbangpol, kami turun ke lapangan berbasis RT/RW di 10 kecamatan, itu salah satunya," tambahnya.
Dia menjelaskan sebagaimana dimuat dalam Pasal 93 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki sejumlah tugas, di antaranya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa pemilu. Namun saat ini, tambahnya, Bawaslu menghadirkan wajah baru dengan tidak lagi mengutamakan pengawasan dan penindakan, tetapi pencegahan.
"Bawaslu mempunyai wajah baru; mengawasi dan menindak itu bukan lagi menjadi aliran prioritas, yang paling utama dan paling dikedepankan adalah pencegahan," jelasnya.
Terkait penindakan pelanggaran pemilu, dia mengatakan Bawaslu Jaksel menggelar Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) guna menyamakan persepsi Bawaslu, Polres Jaksel, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jaksel terkait penanganan pelanggaran pemilu.
Hal senada juga disampaikan anggota Bawaslu Jaksel Abdul Salam. Salam mengatakan penyelenggaraan rapat koordinasi itu bertujuan untuk menyamakan persepsi serta menyamakan gerak dan langkah antara tiga institusi di Sentra Gakkumdu Kota Jakarta Selatan.
"Acara ini untuk menyatukan persepsi, menyamakan gerak dan langkah antara tiga unsur yang berada di Sentra Gakkumdu, yaitu dari unsur pengawas pemilu, Bawaslu, rekan-rekan penyidik dari kepolisian, dan penuntut umum dari kejaksaan," jelas Salam.
Dia juga menyampaikan bahwa Sentra Gakkumdu Jakarta Selatan berkomitmen mewujudkan Pemilu 2024 dapat terlaksana dengan baik serta mengawasi jalannya seluruh tahapan pemilu dengan profesional dan berintegritas.
Dalam rapat koordinasi itu, Bawaslu Jaksel menghadirkan dua narasumber berpengalaman sebagai anggota Sentra Gakkumdu DKI Jakarta, yakni AKP Ahmad Fadilah dan eks Ketua Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri, guna memaparkan materi terkait tugas hingga tahapan penanganan pelanggaran pemilu. (Ant/OL-15)
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Pengecekan berbagai jenis peralatan keamanan dan alat material khusus serta kendaraan dinas diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya konflik saat tahapan pemilu serentak berlangsung.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Papua meminta bantuan 10 satuan setingkat kompi (SSK) untuk mengamankan Pemilu 2024 di empat provinsi.
Tantangan besar yang dihadapi Polri di 2023 cukup nyata, yakni menghadapi tahun politik dan Pemilu 2024.
Riyanta berharap, sosialisasi ini bertujuan untuk mengajak masyarakat, yang sudah memiliki hak pilihnya di tahun 2024, untuk memanfaatkan sebaik-baiknya.
Terget memenangkan Pileg 2024, sambung Surya, akan tercapai jika para kader NasDem memiliki konsistensi dan mental pantang menyerah.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Adanya revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang kerap kali dilakukan merupakan hal lumrah bagi negara demokrasi yang masih berkembang.
DKPP menerima 584 pengaduan terkait pelanggaran penyelenggara Pemilu selama 2024. Angka pengaduan itu naik siginifikan dari tahun sebelumnya.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menetapkan pembatalan pencalonan paslon petahana nomor urut 2 Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah.
Salinan amar putusan ini merupakan dasar untuk mengajukan secara tertulis proses pemberhentian yang bersangkutan
Bawaslu menanggapi penilaian Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penanganan pelanggaran pemilu dalam putusan sengketa hasil Pilpres 2024 yang dinilai terkesan formalistik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved