Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan akan segera menindaklanjuti temuan dugaan pungli di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
"Iya sudah ditindaklanjuti, Sudah kita minta. Ya sama dinas juga," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/8).
Baca juga: Soal Penembakan Bank di Jakbar, Polisi: Pelaku Iseng
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta diduga melakukan tindakan pungutan liar (pungli) dan pemalsuan pemberian SK Pengangkatan Guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Direktur Eksekutif Edu Watch Indonesia (EWI) Annas Fitrah Akbar menduga adanya SK asli tetapi palsu (aspal) yang ditandatangani oleh pejabat Disdik DKI Jakarta. Ia juga mengatakan, penerima SK tersebut dimintai pungli.
"Kita heran gaji dan tunjangan kinerja daerah ASN DKI itu sangat besar, kok masih bisanya lakukan tindakan terindikasi pungli kepada guru-guru," kata Annas.
Menurutnya, modus yang dilakukan oknum ASN Disdik DKI Jakarta tersebut dengan memberikan SK pengangkatan namun tanpa diberikan NIK KI.
"Berdasarkan laporan aduan masyarakat yang beredar, di lingkungan Balaikota bahwa SK Guru KKI yang diduga Aspal ini sudah ada sejak 2021 berupa SK pengangkatan guru KKI namun tidak mendapatkan NIK KI, sehingga tidak mendapatkan hak gaji sebagaimana mestinya guru KKI," jelas Annas.
Annas menuding, oknum yang melakukan indikasi tindakan pungli ini sebelumnya merupakan Kepala Seksi PTK Sudindik Kota Jakarta Timur I dengan inisial RW dengan modus diberikan SK pengangkatan Guru KKI yang ternyata diduga aspal.
"Jelas ya modusnya diberikan SK ternyata diduga aspal karena tanpa dibarengi dengan pemberian NIK KI, ini jelas sudah dapat dikenakan Pasal 368 tentang Pungli dan Pasal 263 jo 264 KUHP tentang Surat Palsu," kata Annas.
Belum Ada Sikap Tegas Kadisdik
Annas juga menyesalkan sikap Kadisdik DKI Jakarta, Nahdiana yang cenderung tidak berikan sanksi terhadap oknum tersebut.
"Kok aneh ya Kadisdik ini, isu ini sudah santer sejak 2021 malah oknum tersebut bisa promosi jadi eselon III di lingkungan Disdik DKI Jakarta", kata Annas.
Lebih lanjut, Annas berharap Gubernur Anies Baswedan dan aparat hukum turun langsung investigasi dugaan pungli dan pemalsuan SK Guru KKI di lingkungan Disdik DKI Jakarta.
"Gubernur Anies dan aparat hukum harus turun langsung investigasi persoalan tersebut, ini sudah kasus pidana dan mencoreng kredibilitas Pemprov DKI jika terbukti benar. Karena dugaan oknum PNS Disdik ini menarik mahar berkisar Rp5 juta- Rp35 juta per orang dan mencapai 70 orang yang jadi korban," jelas Annas.
Bagi Annas tindakan Kadisdik DKI Nahdiana yang cenderung menutup-nutupi kasus ini patut dicurigai.
"Kenapa Kadisdik DKI Nahdiana cenderung menutupi kasus ini?, kita berharap Kadisdik transparan dan tegas menindak oknum yang terlibat jika tidak dianggap dia terlibat juga dalam pusara pungli dan SK Aspal ini", tutup Annas.
Annas juga menjelaskan nasib guru harus diperhatikan.
"Para guru ini mereka tidak sebentar kuliah untuk mendapat gelar sarjana, tentunya perlu biaya yang tidak sedikit. Apalagi guru ini dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa kok tega tidak perhatikan nasib mereka apalagi ini sudah diduga kasus pungli dan penipuan", kata Annas. (OL-6)
Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Kementerian Agama menegaskan bahwa tidak ada pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dalam Program Safari Wukuf.
Dalam surat tersebut juga tertulis, apabila telah terjadi pengumpulan dana untuk tujuan seperti tersebut diatas maka dana tersebut harus dikembalikan kepada orang tua peserta didik
Tim Saber Pungli diturunkan dan berhasil mengamankan puluhan orang yang diduga preman karena diduga telah mengganggu aktivitas perekonomian di Pasar Sandang Jatibarang.
Enam pelaku pungutan liar (pungli) yang berkedok anggota koperasi di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, ditangkap Polres Metro Jakarta Timur (Jaktim), Rabu (14/5).
Aksi pungli dan parkir liar di Pasar Induk Kramat Jati itu meresahkan para pedagang dan pengunjung pasar.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong ketersediaan sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.
Beasiswa Unggulan 2025 adalah program bantuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
NUO memahami pentingnya inovasi dalam pengelolaan wakaf agar mampu memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, khususnya bagi sektor pendidikan.
Program pelatihan dari International Center for Land Policy Studies and Training (ICLPST) bukan sekadar pendidikan kebijakan pertanahan dan pajak, melainkan perjalanan lintas budaya.
Dukungan tersebut sejalan dengan pandangan AHY mengenai perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama di kalangan pemuda.
THE principal’s role is not a career promotion from teaching, but a fundamentally different responsibility requiring leadership of the whole system (Michael Fullan, 2014).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved