KEPUTUSAN Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutasi 25 anggota polri yang diduga terlibat dalam kejadian baku tembak di rumah Irjen Ferdy Sambo merupakan langkah tepat. Mutasi tersebut juga menjadi peringatan kepada semua anggota polri untuk tidak menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang diemban.
"Mutasi itu sudah tepat sekali. Kapolri sudah mengambil langkah yang tepat. Ini juga harus menjadi warning bagi setiap anggota polri agar tidak abuse of power," kata anggota Komisi III DPR Santoso.
Kasus yang menewaskan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat tersebut juga harus momentum polri memutus mata rantai kelompok yang mendominasi di internal polri.
"Sudah saatnya polri memutus mata rantai kelompok yang mendominasi di internal polri harus ada merit sistem," cetusnya, Jumat (5/8).
Perubahan reformasi polri dituturkan Santoso tidak mudah serta butuh keberanian juga waktu yang cukup lama. Namun perubahan untuk membawa polri lebih naik dan profesional menjadi kenicayaan yang harus terus diupayakan.
Baca juga: Belum Periksa Istri Sambo, Bareskrim Utamakan Teliti Berkas Perkara
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung memutasi 25 anggota polri yang diduga melanggar kode etik terkait penanganan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah Irjen Ferdy Sambo.
Mutasi dilakukan terhadap 25 anggota tersebut untuk kepentingan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran etik dan profesi dalam penanganan kasus kematian ajudan Ferdy Sambo tersebut.
"25 personel ini diperiksa terkait ketidakprofesionalan dalam menangani TKP dan beberapa hal yang kita anggap membuat proses olah TKP terhambat dan juga hambatan-hambatan dalam hal penanganan TKP, dan penyidikan yang tentunya kita ingin semua berjalan dengan baik," kata Listyo, kemarin. (OL-4)
