Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
POLDA Metro Jaya menyelidiki kasus dugaan penimbunan beras bantuan sosial (bansos) di kawasan Sukmajaya, Depok. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan pihaknya akan meminta keterangan dari Bulog, JNE dan Kemensos terkait kasus tersebut. Rencananya, pemeriksaan dilakukan Selasa (2/8) besok.
Zulpan mengatakan ketiga pihak tersebut akan dimintai keterangan lebih lanjut terkait masalah penimbunan beras bansos seperti dokumen-dokumen perjanjian antara PT DNR dengan JNE.
Diketahui, JNE menjalin kerja sama dengan PT DNR untuk menyalurkan paket bantuan sosial ke masyarakat di kawasan Depok. Total dari hasil kesepakatan, JNE menyalurkan paket bansos sebanyak ratusan ribu ton.
"Dan data-data yang dijanjikan akan dibawa besok, sehingga akan diketahui kebenaran apa yang disampaikan pada pemeriksaan hari ini," jelasnya.
Sebelumnya, Polres Metro Depok telah melakukan pemeriksaan pada Senin (1/8) terhadap Kementerian Sosial RI dan pihak JNE Pusat terkait penimbunan beras bantuan sosial (bansos) di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.
Penyidik Polres Metro Depok telah meminta keterangan Samsul Jamaludin yang merupakan perwakilan pihak JNE. Selain itu, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam Mira Riyati Kurniasih juga telah diperiksa.
Namun, pada pemeriksaan kali ini pihak Kemensos mengaku tidak mengetahui penimbunan beras tersebut. Sementara pihak JNE hanya memberikan keterangan secara lisan dan tidak bisa menunjukan bukti dokumen.
Berdasarkan pemeriksaan terhadap Samsul, diketahui JNE bekerja sama dengan PT DNR sebagai pemenang vendor untuk mendistribusikan beras bansos dari pemerintah untuk wilayah Depok pada 2020. Adapun JNE mengantarkan beras bansos tersebut ke dalam daftar penerima yang dibuat pemerintah.
Setelah beras disiapkan oleh PT DNR, kemudian JNE mengambil beras bansos tersebut di Gudang Bulog di Pulogadung, Jakarta Timur. Pada saat JNE mengantarkan beras ke Depok, mengalami gangguan di perjalanan. Beras yang dibawa basah setelah diguyur hujan.
Pihak JNE kemudian menyatakan beras tersebut rusak dan menimbunnya. Sebagai pihak yang bertanggung jawab, pihak JNE kemudian mengganti beras tersebut dengan beras yang setara. Neski demikian, belum diketahui berapa persis jumlah dan berat beras yang ditimbun.
Sebelumnya diberitakan puluhan karung beras bantuan sosial untuk masyarakat terdampak covid-19 ditemukan terkubur di sebuah lapangan di kawasan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Diduga perusahaan pengiriman JNE yang melakukan itu, karena lokasinya yang berada persis di depan gudang perusahaan tersebut.
Tumpukan sembako itu pertama kali diketahui warga setempat yang juga sebagai ahli waris tanah tersebut yang mendapatkan informasi dari pegawai perusahaan pengiriman tersebut.
"Saya dapat informasi dari orang dalam JNE, ada pemendaman sembako, kemudian saya telusuri," kata warga Rudi Samin. (OL-8)
Beras yang rusak karena terkena hujan itu disimpan di gudang JNE sejak Mei 2020. Namun, baru dikubur pada November 2021 atau disimpan selama 1,5 tahun.
Pemusnahan/penimbunan bansos yang tidak layak konsumsi harus mengumumkannya ke publik.
Kemensos mengklaim bantuan dari pihaknya memiliki stiker khusus yakni bantuan presiden melalui Kemensos
"Besok kita akan cek lapangan, kita akan mengundang media termasuk dari Kementerian Sosial, kemudian dari Bulog, penyidik dari Polda,"
Dalam setiap pengeluaran beras dari gudang, Bulog menekankan ada prosedur standar yang harus dilakukan. Tujuannya, memastikan proses quality control berjalan dengan baik.
"Didapat keterangan bahwa jumlah beras diperkirakan kurang lebih 1 ton yang kondisinya pada saat ditimbun sudah tidak layak konsumsi karena beras rusak dalam perjalanan menuju KPM,"
Kemensos menghormati keputusan dari para siswa dan orangtuanya meski saat proses rekrutmen sudah ada kesediaan untuk masuk Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved