Selasa 19 Juli 2022, 15:20 WIB

Ahli Pers Minta Media Sajikan Informasi Berimbang di Kasus Penembakan Polisi

Mediaindonesia | Megapolitan
Ahli Pers Minta Media Sajikan Informasi Berimbang di Kasus Penembakan Polisi

Ist
Ahli pers dari Dewan Pers, Haris Fadillah

 

MEDIA massa dan jurnalis sedianya bisa menyajikan berita secara berimbang. Jangan pula sampai terjadi trial by the press, berita yang menghakimi sehingga menarik opini publik untuk berprasangka kepada pihak tertentu pada saat proses sedang berjalan.

Hal itu dikatakan ahli pers dari Dewan Pers, Haris Fadillah merespons pemberitaan terkait kasus penembakan polisi dan dugaan pelecehan seksual di rumah dinas Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo, Selasa (19/7). 

"Untuk itu pers harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak memiliki niat buruk dalam memberitakan isu tertentu, tetapi berdasarkan kaidah jurnalistik yang benar," ujar Haris.

Jurnalis senior ini kembali mengingatkan bahwa penulisan berita harus berimbang. Media massa dan jurnalis tidak dibenarkan memasukan emosi atau pendapat pribadi ke dalam  berita. "Jangan menyesatkan atau menipu dan menggiring opini khalayak." 

Sebagai jurnalis yang lebih dari 30 tahun berkutat di liputan bidang hukum, Haris mengakui peliputan berita hukum - terutama kasus korupsi - selalu menarik opini publik. 

Itu sebabnya jurnalis menggali berita suatu peristiwa pidana dari segala sisi. 
Kondisi ini, ujar Haris, menyebabkan sebuah peristiwa pidana rentan 'digoreng' dari berbagai angle dan diboncengi oleh kepentingan tertentu. 

"Oleh sebab itu berita tidak seharusnya melenceng dari misi pemberitaan pers yaitu menyajikan fakta dan mencerdaskan masyarakat, bukan berdasarkan asumsi-asumsi yang tidak berpijak dari analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi pers jangan menyajikan berita yang sifatnya provokatif dan spekulatif," urai Ketua Penasihat Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) ini.

Di bagian lain, Haris berharap Dewan Pers menyusun panduan peliputan sehingga berita yang dihasilkan oleh pers tetap menjamin hak-hak para pihak dalam suatu perkara pidana tertentu. Meski begitu, dia mewanti-wanti agar panduan peliputan Dewan Pers tetap tidak boleh memengaruhi independensi pers.

"Perlu ada panduan yang jelas bagi wartawan yang bekerja di lapangan sehingga tidak melewati batas-batas peliputan yang dapat mengingkari due process of law," pungkas Haris.

Penembakan itu terjadi di rumah dinas Kadiv Propam di Komplek Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, pukul 17.00 WIB, Jumat (8/7). Brigadir J yang merupakan sopir dinas istri Sambo, Putri Chandrawati ditembak Bhayangkara Dua (Bharada) RE, pengawal dan pengamanan Sambo. (J-2)

Baca Juga

dok.ist

Relawan Mak Ganjar Berikan Bantuan 10 Ribu Pohon Cabai di Jakarta

👤Selamat Saragih 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 05:37 WIB
RELAWAN Mak Ganjar memberikan bantuan 10.000 pohon cabai untuk warga Jakarta. Kegiatan ini merupakan program "Petik Masak" yang...
MI/Meilani Teniwut

Dubes Australia Resmikan Pojok Baca di Perpustakaan Jakarta

👤Meilani Teniwut 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 04:15 WIB
“Saya bangga Pojok Baca Australia menjadi proyek pertama di bawah program ‘International Book Corner’ Perpustakaan...
dok. Pribadi

Warga Gunung Sahari Selatan Kemayoran Resah Terancam Kehilangan Tempat Tinggal

👤Rahmatul Fajri 🕔Senin 15 Agustus 2022, 21:48 WIB
“Ini sudah 4 hari kami tidak bisa tidur, karena benar-benar takut eksekusi dilakukan tiba-tiba,” ujar...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya