Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KANTOR Staf Presiden (KSP) mengaku belum menerima informasi terkait sosok yang akan ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta.
Dalam hal ini, untuk menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan telah mendengar beberapa nama. Namun, itu semua baru sebatas wacana.
Baca juga: Polikus Gerindra Sebut Kasetpres Sosok Tepat Jadi Pj Gubernur DKI
"Sampai hari ini belum ada. Kalau ada yang diberitakan, itu wacana yang sedang berkembang di DPRD. Dari Istana dan Bapak Presiden, belum ada update informasi terbaru tentang ini," ujar Ngabalin di Istana Kepresidenan, Senin (23/5).
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani menyebut ada tiga nama yang akan diusulkan menjadi penjabat gubernur untuk menggantikan Anies Baswedan.
Baca juga: Anies Perpanjang Masa Jabatan Pengurus RT dan RW di Jakarta Jadi Lima Tahun
Adapun tiga nama tersebut adalah Heru Budi Hartono, Juri Ardiantoro dan Marullah Matali. Dua nama terdepan saat ini memiliki jabatan di lingkungan Istana Kepresidenan.
Heru Budi Hartono dipercaya sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Lalu, Juri Ardiantoro kini memegang posisi Deputi IV KSP. Sedangkan, Marullah Matali merupakan Sekretaris Daerah DKI Jakarta.(OL-11)
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 penjabat kepala daerah
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved