Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
KANTOR Staf Presiden (KSP) mengaku belum menerima informasi terkait sosok yang akan ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta.
Dalam hal ini, untuk menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan telah mendengar beberapa nama. Namun, itu semua baru sebatas wacana.
Baca juga: Polikus Gerindra Sebut Kasetpres Sosok Tepat Jadi Pj Gubernur DKI
"Sampai hari ini belum ada. Kalau ada yang diberitakan, itu wacana yang sedang berkembang di DPRD. Dari Istana dan Bapak Presiden, belum ada update informasi terbaru tentang ini," ujar Ngabalin di Istana Kepresidenan, Senin (23/5).
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani menyebut ada tiga nama yang akan diusulkan menjadi penjabat gubernur untuk menggantikan Anies Baswedan.
Baca juga: Anies Perpanjang Masa Jabatan Pengurus RT dan RW di Jakarta Jadi Lima Tahun
Adapun tiga nama tersebut adalah Heru Budi Hartono, Juri Ardiantoro dan Marullah Matali. Dua nama terdepan saat ini memiliki jabatan di lingkungan Istana Kepresidenan.
Heru Budi Hartono dipercaya sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Lalu, Juri Ardiantoro kini memegang posisi Deputi IV KSP. Sedangkan, Marullah Matali merupakan Sekretaris Daerah DKI Jakarta.(OL-11)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 penjabat kepala daerah
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved