Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Bamus Perguruan Swasta Imam Parikesit mendukung penuh langkah DPRD DKI Jakarta untuk membentuk panitia khusus (pansus) pendidikan. Imam mengatakan, pansus ini diharapkan dapat mempercepat implementasi solusi dari permasalahan pemerataan kualitas sekolah swasta dengan sekolah negeri.
Menurut dia, memang masih banyak sekolah swasta yang memiliki ketertinggalan kualitas baik dari segi manajemen administrasi hingga kualitas pengajaran serta fasilitas.
Perbaikan memang dilakukan oleh Pemprov DKI dan terlihat dalam dua tahun ini. Namun, ia menegaskan perlu dorongan khusus agar perbaikan tersebut bisa semakin cepat dan masif salah satunya melalui pansus.
"Dari segi mutu, sebanyak 10% sekolah swasta ada di papan atas. Kemudian 30% ada di papan menengah. Sisanya 60% di papan bawah. Itu PR-nya yang papan bawah bagaimana harus diangkat," kata Imam saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (22/4).
Dengan adanya pansus pendidikan ini juga diharapkan dapat mempercepat proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pendidikan. Raperda tersebut diketahui sudah berusia 16 tahun dan hingga saat ini belum disahkan.
Baca juga: DPRD DKI akan Bentuk Pansus Pendidikan
Imam menjelaskan, keberadaan raperda itu sangat penting untuk disahkan karena dapat mewajibkan sekolah swasta berbenah diri agar kualitasnya bisa menyamai sekolah negeri.
"Misalnya ada ketentuan bahwa sekolah swasta setiap 5 tahun akreditasinya harus naik. Tahun ini C, artinya 5 tahun lagi harus B, begitu seterusnya. Jika tidak naik akan ada sanksinya. Sehingga lama-kelamaan semua sekolah swasta di DKI akan terakreditasi A," jelasnya.
Tidak hanya menuntut sekolah swasta berbenah, Raperda Pendidikan juga mewajibkan Pemprov DKI untuk memberikan dukungan bantuan bagi sekolah swasta seperti peningkatan mutu guru, bantuan dana pembinaan bagi guru swasta, bantuan dana peningkatan fasilitas sekolah, hingga bantuan pembinaan manajemen serta yayasan sekolah swasta.
"Ini akan sangat bagus sekali bila bisa dipercepat. Karena terkadang sekolah swasta itu bukan jelek karena mutu pendidikannya tetapi karena ada konflik di dalamnya atau transparansi keuangannya yang tidak akuntabel. Juga ada konflik antara manajemen sekolah dengan yayasan. Ini saya harap bisa diangkat dalam pansus," tukasnya.(OL-5)
Anggota Komisi D DPRD DKI Ida Mahmuda desak Pemprov tutup TPS yang ganggu kenyamanan warga. Dukung penutupan TPS Tanah Kusir dan dorong kerja sama swasta untuk fasilitas ITF
Nova menjelaskan bahwa stok komoditas utama seperti beras dan protein hewani telah dikunci untuk jangka menengah.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo mendesak Pemprov DKI Jakarta melakukan terobosan dalam pengelolaan sampah Jakarta, menyusul insiden longsor Bantargebang.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Bun Joi Phiau mengatakan banjir yang berulang hampir setiap tahun seharusnya sudah dapat diantisipasi dengan sistem pengendalian banjir
Kehadiran lift di JPO Sarinah dianggap sebagai solusi konkret untuk memitigasi risiko keselamatan bagi pengguna kursi roda di kawasan padat lalu lintas.
mendukung gagasan agar Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dikembangkan dan dikuatkan untuk menghidupkan perekonomian rakyat yang riil.
Lahirnya gagasan ini berawal dari hasil penelaahan mendalam terhadap kebijakan fiskal daerah serta serapan aspirasi dari para pengelola institusi pendidikan.
Buku ini merekam jejak perjuangan dan kepemimpinan para pendiri sekolah swasta global di Indonesia.
PARA kepala sekolah SMK swasta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta Kabupaten Bandung melakukan audiensi dengan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Selasa (16/9).
“Di SPMB tahun ini, baru ada sekitar 9 hingga 10 siswa yang mendaftar,”
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengizikan sekolah negeri menerima 50 siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) atau satu kelas.
PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengeluarkan peraturan mengenai menambah jumlah anak di kelas menjadi 50 siswa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved