Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Bamus Perguruan Swasta Imam Parikesit mendukung penuh langkah DPRD DKI Jakarta untuk membentuk panitia khusus (pansus) pendidikan. Imam mengatakan, pansus ini diharapkan dapat mempercepat implementasi solusi dari permasalahan pemerataan kualitas sekolah swasta dengan sekolah negeri.
Menurut dia, memang masih banyak sekolah swasta yang memiliki ketertinggalan kualitas baik dari segi manajemen administrasi hingga kualitas pengajaran serta fasilitas.
Perbaikan memang dilakukan oleh Pemprov DKI dan terlihat dalam dua tahun ini. Namun, ia menegaskan perlu dorongan khusus agar perbaikan tersebut bisa semakin cepat dan masif salah satunya melalui pansus.
"Dari segi mutu, sebanyak 10% sekolah swasta ada di papan atas. Kemudian 30% ada di papan menengah. Sisanya 60% di papan bawah. Itu PR-nya yang papan bawah bagaimana harus diangkat," kata Imam saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (22/4).
Dengan adanya pansus pendidikan ini juga diharapkan dapat mempercepat proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pendidikan. Raperda tersebut diketahui sudah berusia 16 tahun dan hingga saat ini belum disahkan.
Baca juga: DPRD DKI akan Bentuk Pansus Pendidikan
Imam menjelaskan, keberadaan raperda itu sangat penting untuk disahkan karena dapat mewajibkan sekolah swasta berbenah diri agar kualitasnya bisa menyamai sekolah negeri.
"Misalnya ada ketentuan bahwa sekolah swasta setiap 5 tahun akreditasinya harus naik. Tahun ini C, artinya 5 tahun lagi harus B, begitu seterusnya. Jika tidak naik akan ada sanksinya. Sehingga lama-kelamaan semua sekolah swasta di DKI akan terakreditasi A," jelasnya.
Tidak hanya menuntut sekolah swasta berbenah, Raperda Pendidikan juga mewajibkan Pemprov DKI untuk memberikan dukungan bantuan bagi sekolah swasta seperti peningkatan mutu guru, bantuan dana pembinaan bagi guru swasta, bantuan dana peningkatan fasilitas sekolah, hingga bantuan pembinaan manajemen serta yayasan sekolah swasta.
"Ini akan sangat bagus sekali bila bisa dipercepat. Karena terkadang sekolah swasta itu bukan jelek karena mutu pendidikannya tetapi karena ada konflik di dalamnya atau transparansi keuangannya yang tidak akuntabel. Juga ada konflik antara manajemen sekolah dengan yayasan. Ini saya harap bisa diangkat dalam pansus," tukasnya.(OL-5)
Anggota DPRD DKI Kevin Wu mendesak percepatan investigasi kebakaran di Teluk Gong yang menewaskan 5 orang.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk disahkan menjadi perda.
ANGGOTA Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Pansus Raperda KTR) DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, mengusulkan agar pengesahan Raperda KTR ditunda.
ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menilai, banjir rob kawasan pesisir Jakarta merupakan peringatan serius. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta mempercepat penanganan.
BELAJAR dari peristiwa kebakaran Terra Drone, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis, meminta agar pengawasan keamanan gedung dan bangunan di Jakarta diperketat.
Lahirnya gagasan ini berawal dari hasil penelaahan mendalam terhadap kebijakan fiskal daerah serta serapan aspirasi dari para pengelola institusi pendidikan.
Buku ini merekam jejak perjuangan dan kepemimpinan para pendiri sekolah swasta global di Indonesia.
PARA kepala sekolah SMK swasta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta Kabupaten Bandung melakukan audiensi dengan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Selasa (16/9).
“Di SPMB tahun ini, baru ada sekitar 9 hingga 10 siswa yang mendaftar,”
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengizikan sekolah negeri menerima 50 siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) atau satu kelas.
PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengeluarkan peraturan mengenai menambah jumlah anak di kelas menjadi 50 siswa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved