Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KETUA Umum Bamus Perguruan Swasta Imam Parikesit mendukung penuh langkah DPRD DKI Jakarta untuk membentuk panitia khusus (pansus) pendidikan. Imam mengatakan, pansus ini diharapkan dapat mempercepat implementasi solusi dari permasalahan pemerataan kualitas sekolah swasta dengan sekolah negeri.
Menurut dia, memang masih banyak sekolah swasta yang memiliki ketertinggalan kualitas baik dari segi manajemen administrasi hingga kualitas pengajaran serta fasilitas.
Perbaikan memang dilakukan oleh Pemprov DKI dan terlihat dalam dua tahun ini. Namun, ia menegaskan perlu dorongan khusus agar perbaikan tersebut bisa semakin cepat dan masif salah satunya melalui pansus.
"Dari segi mutu, sebanyak 10% sekolah swasta ada di papan atas. Kemudian 30% ada di papan menengah. Sisanya 60% di papan bawah. Itu PR-nya yang papan bawah bagaimana harus diangkat," kata Imam saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (22/4).
Dengan adanya pansus pendidikan ini juga diharapkan dapat mempercepat proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pendidikan. Raperda tersebut diketahui sudah berusia 16 tahun dan hingga saat ini belum disahkan.
Baca juga: DPRD DKI akan Bentuk Pansus Pendidikan
Imam menjelaskan, keberadaan raperda itu sangat penting untuk disahkan karena dapat mewajibkan sekolah swasta berbenah diri agar kualitasnya bisa menyamai sekolah negeri.
"Misalnya ada ketentuan bahwa sekolah swasta setiap 5 tahun akreditasinya harus naik. Tahun ini C, artinya 5 tahun lagi harus B, begitu seterusnya. Jika tidak naik akan ada sanksinya. Sehingga lama-kelamaan semua sekolah swasta di DKI akan terakreditasi A," jelasnya.
Tidak hanya menuntut sekolah swasta berbenah, Raperda Pendidikan juga mewajibkan Pemprov DKI untuk memberikan dukungan bantuan bagi sekolah swasta seperti peningkatan mutu guru, bantuan dana pembinaan bagi guru swasta, bantuan dana peningkatan fasilitas sekolah, hingga bantuan pembinaan manajemen serta yayasan sekolah swasta.
"Ini akan sangat bagus sekali bila bisa dipercepat. Karena terkadang sekolah swasta itu bukan jelek karena mutu pendidikannya tetapi karena ada konflik di dalamnya atau transparansi keuangannya yang tidak akuntabel. Juga ada konflik antara manajemen sekolah dengan yayasan. Ini saya harap bisa diangkat dalam pansus," tukasnya.(OL-5)
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
WAKIL Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengimbau Dishub DKI Jakarta untuk tidak lagi menerima pembayaran parkir secara tunai.
Masih dibutuhkan pendekatan dan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta.
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
“Di SPMB tahun ini, baru ada sekitar 9 hingga 10 siswa yang mendaftar,”
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengizikan sekolah negeri menerima 50 siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) atau satu kelas.
PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengeluarkan peraturan mengenai menambah jumlah anak di kelas menjadi 50 siswa.
Jakarta mampu melaksanakan amanah konstitusi tersebut. Ia mengaku, Pemprov telah menyiapkan 40 sekolah swasta untuk uji coba sekolah gratis di 40 sekolah.
Sepekan menjelang masa pembelajaran dimulai, SMK Bina Budi hanya mendapat 7 siswa baru, sedangkan SMK Farmasi 13 Siswa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved