Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KENAKALAN remaja mulai merajalela bahkan di bulan puasa tahun ini. Tidak hanya di ibu kota, kejahatan yang melibatkan pemuda juga bertebaran di beberapa daerah seperti fenomena tawuran antarpemuda.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan fenomena kenakalan remaja ini disebabkan beberapa faktor seperti adanya keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari geng-geng jalanan.
"Biasanya anak muda kan selalu haus pengakuan. Kemudian ada kelemahan dari pengawasan orang yang lebih dewasa sehingga mereka terjerumus masuk ke geng-geng jalanan. Inilah salah satu syaratnya yakni berbuat kejahatan di jalanan," kata Trubus saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (9/4).
Faktor lainnya adalah ekonomi. Ia mengatakan, jumlah pengangguran hingga anak yang putus sekolah karena pandemi meningkat karena sulitnya ekonomi. Orangtua dari kalangan menengah ke bawah atau kurang mampu pun tak bisa berbuat apa-apa ketika anak akhirnya mencari kegiatan di luar rumah untuk mengisi waktu luang.
"Masyarakat ini sekarang dalam kondisi sangat sensitif. Mudah bergesekan satu sama lain karena tidak ada kegiatan atau pekerjaan yang bisa dilakukan dan menghasilkan. Ujungnya gabung ke geng jalanan atau mudah tawuran karena masalah sepele," lanjutnya.
Baca juga: Buruknya Komunikasi Orang Tua dan Anak Akibatkan Kenakalan Remaja
Ia pun menegaskan, kemiskinan yang semakin tinggi merupakan buah dari kegagalan tata kelola pemerintah. Masyarakat miskin memang yang paling mudah terdampak apabila terjadi kesalahan dalam tata kelola ekonomi. Mereka adalah golongan yang paling rentan. Terlebih di saat terjadi kenaikan-kenaikan harga seperti saat ini.
Maka dari itu, selain solusi jangka pendek dengan melakukan pemberantasan para pelaku kejahatan jalanan, pemerintah sudah harus memikirkan solusi jangka panjang yakni memperbaiki ekonomi sehingga tercipta lapangan pekerjaan bagi rakyat.
Peran-peran berbagai pihak termasuk swasta hingga partai politik juga harus lebih besar sebab pemerintah sendirian tak mungkin bisa menangani masalah ini.
"Karena butuh solusi yang lebih struktural. Masyarakat saat ini berada di tengah krisis kepercayaan terhadap pemerintah maupun parpol. Parpol sibuk sendiri untuk tujuan 2024. Tak peduli lagi konstituen berteriak di bawah. Mereka seharusnya ikut terlibat bagaimana membuat program yang positif agar masyarakat di daerah maju," tukasnya.(OL-5)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Kasus tawuran antar kelompok remaja yang diduga menewaskan satu orang di Jalan Taruna Jaya, Cibubur, Jakarta Timur, masih diselidiki oleh pihak kepolisian.
Ketua Pengurus Surau Gadang Darus Salikin, Defri menekankan pentingnya mengenalkan Tahun Baru Islam sebagai identitas dan budaya umat Muslim.
FSGI menilai hal itu merupakan kebijakan instan, tidak menyentuh akar masalah, dan berpotensi tidak berdampak jangka panjang dalam perubahan perilaku.
Enam remaja yang hendak tawuran di kawasan Jalan Pal Putih, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, ditangkap Polres Metro Jakarta Pusat.
Dedi Mulyadi merencanakan program militer bagi orang dewasa yang kerap nongkrong di perempatan, mabuk-mabukan, tawuran, hingga pelaku tindak pidana ringan.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau langsung pelaksanaan kegiatan pendidikan karakter bagi pelajar bermasalah, Sabtu (3/5).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved