Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Dalam catatan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), data kebutuhan konsumsi nasional minyak goreng sebesar 3,82 juta kilo liter per tahun. Namun, produksi stok tersebut mencapai 4,7 juta kilo liter per tahun. Artinya, ada kelebihan stok hampir satu juta kilo liter.
Anggota Komisi IV DPR RI Sunarna dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan GIMNI mempertanyakan hal tersebut karena menurutnya stok komoditas itu langka dengan harga yang masih tinggi
"Kita surplus satu juta per tahun. Tapi kalau itu surplus, kenapa kemarin rakyat sulit mendapatkan minyak goreng? Sampai mengantre desak-desakan," ungkapnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai ada masalah yang terjadi, entah pada distribusi minyak goreng oleh produsen ke pasar atau ada permainan curang oleh oknum tertentu soal penyaluran komoditas itu.
"Ini permasalahannya dimana? Apa di arus distribusi atau memang sengaja jumlah produksinya dikurangi atau diturunkan," ucapnya.
Dia pun meminta pemerintah untuk memperbaiki tata kelola distribusi minyak goreng curah maupun kemasan dan pengawasan dari GIMNI agar tidak terjadi lagi kelangkaan stok pangan itu kedepannya.
Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga menuturkan para pengusaha minyak goreng sawit berkomitmen memasok 14 ribu ton per hari minyak goreng curah untuk seluruh wilayah Indonesia.
"Kalau itu dihitung 25 hari, hampir ada 388 ribu ton per bulan. Sedangkan konsumsi kita 319 ribu ton per bulan, sebetulnya ini over. Cuma pelaksanaannya masih ngikut-ngikut saja," kata dia.
Sahat mengaku ada permasalahan yang ditemukan saat mewajibkan semua industri minyak goreng sawit mendaftar melalui SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) milik Kementerian Perindustrian.
Dia berujar semua pelaku distribusi minyak goreng harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk didaftarakan ke SIINas, mulai dari produsen hingga distributor atau agen.
"Tapi di lapangan itu ternyata banyak agen-agen pedagang pasar itu tidak punya NPWP, sehingga tidak bisa masuk sistem," terangnya.
Masalah itu diakui menyulitkan pihaknya dalam mengawasi semua industri minyak goreng sawit dalam penyaluran stok tersebut ke pasar. (OL-12)
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved