Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Kumpulan Berita DPR RI
Dalam catatan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), data kebutuhan konsumsi nasional minyak goreng sebesar 3,82 juta kilo liter per tahun. Namun, produksi stok tersebut mencapai 4,7 juta kilo liter per tahun. Artinya, ada kelebihan stok hampir satu juta kilo liter.
Anggota Komisi IV DPR RI Sunarna dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan GIMNI mempertanyakan hal tersebut karena menurutnya stok komoditas itu langka dengan harga yang masih tinggi
"Kita surplus satu juta per tahun. Tapi kalau itu surplus, kenapa kemarin rakyat sulit mendapatkan minyak goreng? Sampai mengantre desak-desakan," ungkapnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai ada masalah yang terjadi, entah pada distribusi minyak goreng oleh produsen ke pasar atau ada permainan curang oleh oknum tertentu soal penyaluran komoditas itu.
"Ini permasalahannya dimana? Apa di arus distribusi atau memang sengaja jumlah produksinya dikurangi atau diturunkan," ucapnya.
Dia pun meminta pemerintah untuk memperbaiki tata kelola distribusi minyak goreng curah maupun kemasan dan pengawasan dari GIMNI agar tidak terjadi lagi kelangkaan stok pangan itu kedepannya.
Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga menuturkan para pengusaha minyak goreng sawit berkomitmen memasok 14 ribu ton per hari minyak goreng curah untuk seluruh wilayah Indonesia.
"Kalau itu dihitung 25 hari, hampir ada 388 ribu ton per bulan. Sedangkan konsumsi kita 319 ribu ton per bulan, sebetulnya ini over. Cuma pelaksanaannya masih ngikut-ngikut saja," kata dia.
Sahat mengaku ada permasalahan yang ditemukan saat mewajibkan semua industri minyak goreng sawit mendaftar melalui SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) milik Kementerian Perindustrian.
Dia berujar semua pelaku distribusi minyak goreng harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk didaftarakan ke SIINas, mulai dari produsen hingga distributor atau agen.
"Tapi di lapangan itu ternyata banyak agen-agen pedagang pasar itu tidak punya NPWP, sehingga tidak bisa masuk sistem," terangnya.
Masalah itu diakui menyulitkan pihaknya dalam mengawasi semua industri minyak goreng sawit dalam penyaluran stok tersebut ke pasar. (OL-12)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Kerajaan Arab Saudi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji.
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas distribusi dan kepercayaan publik terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional.
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina desak pemerintah gerak cepat cari 3 ABK WNI yang hilang di Selat Hormuz usai ledakan Musaffah 2 di tengah konflik Iran-Israel.
Kepanikan masyarakat tidak muncul begitu saja, melainkan dipicu oleh ketidakseimbangan informasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap jaminan pasokan negara.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Permenkomdigi 9/2026 merupakan langkah yang konkret Perlindungan anak di ruang digital.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan pentingnya kesiapan sektor energi dan transportasi darat pada periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved