Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menilai kinerja pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga mendekati akhir jabatan hanya bersifat "kosmetik" atau memoles dengan keindahan, namun minim kemajuan yang signifikan.
"Kami bisa menyimpulkan tidak ada program pembangunan Jakarta yang signifikan. Hanya sifatnya kosmetik-kosmetik yang cantik untuk menyembunyikan progres yang tidak signifikan ini," katanya dalam seminar daring Lingkar Diskusi Indonesia di Jakarta, hari ini.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengungkapkan ada lima hal yang ia sebut sebagai kemunduran di Jakarta.
Lima hal tersebut yakni transparansi anggaran, penuntasan banjir, program uang muka (DP) rumah nol persen, pembangunan fase lanjutan LRT Jakarta dan program untuk UMKM.
William mengungkapkan soal transparansi anggaran pihaknya merasa kesulitan memantau anggaran mulai proses penghitungan hingga hasil akhir dari anggaran itu.
"Kami bisa melihat hanya anggaran yang sifatnya 'general' (umum) atau kami sebut sebagai pagu anggaran. Kami tidak bisa melihat komponen terkecil dari anggaran ketika proses anggaran itu sedang direncanakan," ucapnya.
Kedua, terkait pengendalian banjir yang ia sebut Anies belum melakukan penambahan normalisasi sungai sehingga prosesnya tersendat.
Baca juga: Wagub DKI: Booster untuk Memastikan Warga tidak Bawa Virus Covid-19
Anies, kata dia, justru melakukan program yang dinilai tidak signifikan misalnya gerebek lumpur atau sumur resapan, begitu juga konsep naturalisasi juga belum dikerjakan.
"Padahal program ini (normalisasi) sudah didukung anggaran dan disahkan DPRD DKI bersama Pemprov DKI kurang lebih Rp2 triliun selama Pak Anies menjabat," ucapnya.
Ketiga terkait DP nol persen dengan target saat kampanye mencapai 250 ribu, namun hingga kini baru mencapai 1.500 unit.
"Jadi, tidak sampai angka satu persen. Bahkan kami ingat, itu target DP nol sempat ingin diturunkan menjadi 29 ribu unit," katanya.
Keempat, lanjut dia, soal kelanjutan fase kedua proyek LRT Jakarta belum dimulai.
"Kami kembali lagi mempertanyakan bagaimana cara Anies menuntaskan masalah kemacetan di Jakarta," ucapnya.
Kelima, lanjut dia, soal program UMKM dengan target Oke Oce menciptakan 200 ribu wirausaha.
"Pak Anies mengklaim sudah ada 285 ribu pendaftar Oke Oce artinya secara kertas sudah melampaui target tapi kalau diteliti lebih dalam ternyata itu adalah yang mendaftar bukan yang mendapatkan akses permodalan. Data kami yang dapat akses modal hanya enam ribu pendaftar," katanya.(OL-4)
PT BUMA Internasional Grup Tbk mencatatkan pemulihan operasional yang konsisten sepanjang tahun, didukung oleh perbaikan struktural pada produktivitas dan penurunan biaya per unit.
Pertumbuhan ini didorong oleh berlanjutnya proses handover apartemen Antasari Place, kontribusi dari perluasan 23 Paskal Shopping Center yang mulai beroperasi pada pertengahan 2025.
Di luar bisnis inti otomotif, Perseroan juga terus mengembangkan peluang di ekosistem kendaraan listrik (EV) dan energi terbarukan.
Astra berencana tetap memanjakan pemegang saham dengan mengusulkan total dividen sebesar Rp390 per saham untuk tahun buku 2025.
Perseroan membukukan laba sebesar Rp57,132 triliun yang ditopang oleh struktur pendanaan yang kuat, pertumbuhan kredit yang terjaga, hingga perbaikan kualitas aset secara berkelanjutan.
Ekspektasi masyarakat terhadap akselerasi pembangunan pascapilkada sejauh ini hanya menjadi retorika tanpa aksi nyata.
Menurut dia, kreativitas warga tidak seharusnya dipandang sebagai pelanggaran semata, melainkan potensi kolaborasi.
Namun demikian, Pramono menegaskan bahwa pembangunan zebra cross tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Layanan pelaporan pendatang sebenarnya telah dibuka sejak 25 Maret 2026 di seluruh titik layanan Dukcapil, mulai dari tingkat Suku Dinas, kecamatan, hingga kelurahan.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perpustakaan daerah.
Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak menjadi kendala bagi Pemprov DKI. Menurutnya, Jakarta telah memiliki kesiapan birokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved