Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menilai kinerja pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga mendekati akhir jabatan hanya bersifat "kosmetik" atau memoles dengan keindahan, namun minim kemajuan yang signifikan.
"Kami bisa menyimpulkan tidak ada program pembangunan Jakarta yang signifikan. Hanya sifatnya kosmetik-kosmetik yang cantik untuk menyembunyikan progres yang tidak signifikan ini," katanya dalam seminar daring Lingkar Diskusi Indonesia di Jakarta, hari ini.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengungkapkan ada lima hal yang ia sebut sebagai kemunduran di Jakarta.
Lima hal tersebut yakni transparansi anggaran, penuntasan banjir, program uang muka (DP) rumah nol persen, pembangunan fase lanjutan LRT Jakarta dan program untuk UMKM.
William mengungkapkan soal transparansi anggaran pihaknya merasa kesulitan memantau anggaran mulai proses penghitungan hingga hasil akhir dari anggaran itu.
"Kami bisa melihat hanya anggaran yang sifatnya 'general' (umum) atau kami sebut sebagai pagu anggaran. Kami tidak bisa melihat komponen terkecil dari anggaran ketika proses anggaran itu sedang direncanakan," ucapnya.
Kedua, terkait pengendalian banjir yang ia sebut Anies belum melakukan penambahan normalisasi sungai sehingga prosesnya tersendat.
Baca juga: Wagub DKI: Booster untuk Memastikan Warga tidak Bawa Virus Covid-19
Anies, kata dia, justru melakukan program yang dinilai tidak signifikan misalnya gerebek lumpur atau sumur resapan, begitu juga konsep naturalisasi juga belum dikerjakan.
"Padahal program ini (normalisasi) sudah didukung anggaran dan disahkan DPRD DKI bersama Pemprov DKI kurang lebih Rp2 triliun selama Pak Anies menjabat," ucapnya.
Ketiga terkait DP nol persen dengan target saat kampanye mencapai 250 ribu, namun hingga kini baru mencapai 1.500 unit.
"Jadi, tidak sampai angka satu persen. Bahkan kami ingat, itu target DP nol sempat ingin diturunkan menjadi 29 ribu unit," katanya.
Keempat, lanjut dia, soal kelanjutan fase kedua proyek LRT Jakarta belum dimulai.
"Kami kembali lagi mempertanyakan bagaimana cara Anies menuntaskan masalah kemacetan di Jakarta," ucapnya.
Kelima, lanjut dia, soal program UMKM dengan target Oke Oce menciptakan 200 ribu wirausaha.
"Pak Anies mengklaim sudah ada 285 ribu pendaftar Oke Oce artinya secara kertas sudah melampaui target tapi kalau diteliti lebih dalam ternyata itu adalah yang mendaftar bukan yang mendapatkan akses permodalan. Data kami yang dapat akses modal hanya enam ribu pendaftar," katanya.(OL-4)
Selanjutnya, sektor keamanan, sebanyak 83,1% responden menilai baik/sangat baik dan 15,8 persen menilai buruk/sangat buruk.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Pengangkatan Iqbal sebagai Sekjen DPD RI tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2025 tanggal 9 Mei 2025
SEJUMLAH pejabat pimpinan tinggi pratama dilantik Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Rabu (7/5).
Para menteri ini dinilai memiliki kejelasan arah kebijakan, tata kelola yang efisien, serta gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.
Selain fokus pada ESG, ABMM berinvestasi dalam inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam menghadapi tantangan industri.
Pascanormalisasi, pemerintah juga harus pemulihan ruang terbuka hijau yang rusak akibat infrastruktur
Hal tersebut dijalankan untuk menunjang kebijakan program TransJabodetabek yang menghubungkan wilayah sekitar Jakarta seperti Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang.
Nantinya BUMD-BUMD di Jakarta akan berbagi ilmu atau pengetahuan mengenai pengelolaan infrastruktur berdasarkan pengalaman mengerjakan pembangunan di Jakarta agar bisa diterapkan di IKN.
Wibi mengimbau kepada seluruh warga yang nantinya memanfaatkan CFN agar tertib dan menjaga lingkungan saat kegiatan berlangsung.
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
JFF 2025 juga menjadi tonggak menuju perayaan 500 tahun Jakarta, sekaligus bagian dari upaya mewujudkan salah satu dari 20 kota global terdepan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved