WAKIL Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta nama Presiden Joko Widodo tidak dibawa-bawa terkait gelaran Formula E. Ia mengatakan Formula E sepenuhnya tanggung jawab dari Pemprov DKI Jakarta.
“Perencanaan dan pembiayaan Formula E seluruhnya bersumber dari APBD, jadi tak perlu bawa-bawa nama presiden kecuali memang ada perizinan yang menjadi wewenang pemerintah pusat,” kata Anggara, melalui keterangannya, Kamis (25/11).
Politikus Partai Solidaritas Indonesia itu curig nama Presiden Jokowi tiba-tiba dibawa ajang Formula E diduga bermasalah, karena ada pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sejak 2019 Formula E direncanakan Pak Gubernur percaya diri saja memakai uang APBD untuk bayar commitment fee. Sekarang saat ada dugaan pelanggaran tiba-tiba nama presiden harus dibawa. Enggak ada sangkut pautnya,” tambah Anggara.
Anggara menegaskan bahwa pengawalan uang APBD dalam penyelenggaraan Formula E termasuk mengawal pemeriksaan oleh KPK, akan terus dilakukan DPRD. “Ini tidak akan menghentikan kami untuk menuntut pertanggungjawaban pemakaian uang APBD,” tutup Anggara.
Baca juga: Ketua DPRD: Jangan Dompleng Nama Presiden Jokowi di Gelaran Formula E
Sebelumnya, Sebelumnya, Staf khusus Mensesneg, Faldo Maldini, mengatakan Gubernur DKI Anies Baswedan mengajukan waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi terkait Formula E Jakarta. Faldo menyarankan semua permasalahan terkait Formula E diselesaikan terlebih dahulu.
"Memang benar, Gubernur DKI Jakarta sudah ajukan waktu untuk menghadap Presiden, dengan mengajak serta CEO Formula E. Namun, sebaiknya Pemprov DKI dan panitia penyelenggaraan memprioritaskan dulu untuk menuntaskan semua permasalahan yang dihadapi. Venue, jalur, termasuk tata kelola, harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, sesuai peraturan perundang-undangan dan kepatutan," ujar Faldo kepada wartawan, Kamis (25/11).
Faldo mengaku heran jika semua urusan harus diajukan ke Jokowi terlebih dahulu. Ia mengatakan Formula E merupakan ranah dari pemerintah daerah dan penyelenggara.
"Kan aneh juga, apa-apa nanti harus bertemu Presiden terlebih dulu. Kan kita punya aturan dan prosedur. Itu saja ukurannya kita bernegara. Superbike Mandalika kemaren juga tidak diawali oleh pertemuan CEO-nya dengan Presiden. Sekali lagi, kami tegaskan ini ranahnya pemerintah daerah dan penyelenggara," ujar Faldo.
"Kami perlu tegaskan bahwa, sejak awal, inisiatif, skenario pembiayaan dan kepanitiaan penyelenggaraan Formula E menjadi domain Pemprov DKI. Oleh karena itu, semua terkait Formula E menjadi tanggung jawab Pemprov DKI. Berbagai dinamika di daerah terkait penyelenggaraan adalah sepenuhnya tanggung jawab pemangku kebijakan daerah dan penyelenggara dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait," kata Faldo.(OL-4)
