Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut sejumlah pihak telah mendompleng nama Presiden Joko Widodo untuk melancarkan balap Formula E di Jakarta. Apalagi saat ini pelaksanaan Formula E di menjadi kasus yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Makin ngawur ini. Saya minta tak perlu membawa-bawa nama Presiden," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11).
Baca juga: Kementan Siapkan Strategi Program Aksi demi Memajukan Dunia Pertanian
Pras, sapaan akrabnya menekankan dirinya tetap mendukung KPK melakukan penyelidikan penyelenggaraan Formula E 2022 di Jakarta. Ia meyakini KPK pasti sudah memiliki bukti permulaan yang kuat sehingga laporan terkait Formula E dapat diproses.
"Karena sudah ratusan miliar uang rakyat yang sudah disetorkan ini. BPK pun menyatakan itu menjadi temuan. Jadi saya kira harus objektif lah dalam persoalan ini," ungkapnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mengatakan upaya lembaga penegak hukum telah sejalan dengan maksud dari usulan hak interpelasi yang diajukan oleh 33 anggota DPRD DKI Jakarta.
"Dengan proses penyelidikan yang masih terus didalami KPK terhadap penyelenggaraan Formula E ini menguatkan bahwa niat kami di DPRD menggulirkan hak interpelasi sungguh-sungguh untuk kepentingan publik. Bukan kepentingan politik," kata Pras.
Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengatakan, keputusan final penentuan jalur Formula E ada di tangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Kami minta arahan Presiden soal alternatif lokasi. Kalau di beberapa negara, tempat ikonik yang terpilih," ujar Bamsoet di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 November 2021. (Faj/A-3)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved